DETIKDJAKARTA.COM, JAKARTA –
Rusmin SH, MH, seorang pegiat anti korupsi dari LSM LGMI wilayah Jakarta menuturkan bahwa mafia proyek yang nota bene salah satu petinggi BPPBJ DKI Jakarta dalam melakukan modusnya dibantu oleh A yang diduga Anggota BPK RI, S yang merupakan ASn di walikota Jakarta utara dan dan T kaki tangan A dan diduga masih ada oknum-oknum lain yang menjadi anggota gerombolan ini.
Rusmin mengungkapkan bahwa pembagian kerja diantara orang orang ini sudah tertata rapi, A yang mengaku bekas anak buah Sekda DKI Jakarta Joko Agus Setyono yang merupakan pelindung dari jaringan ini, tugasnya mengkondisikan semua proyek di DKI kepada Sekda, ia bertugas melobi KPA di seluruh DKI dan bertindak seolah olah tangan kanan Sekda DKI, mereka beranggapan semua KPA akan percaya kepada A, sehingga setelah menemui masing-masing KPA tersebut A mengintervensi kepada PPK/SKPD dan menunjukkan bahwa ia sudah di amini untuk perusahaan yang dibawanya dimenangkan dalam paket dilingkungan SKPD tersebut, kemudian setelah tugasnya dianggap selesai A mewakilkan T untuk mencari Perusahaan yang mau membayar komisi kepada mereka, T ini yang selalu memonitor kepada SKPD dan perusahaan calon pengantin.
“Dari SKPD tugas melobi Pokja adalah S mengingat posisi dia menjabat sebagai salah satu petinggi di pemprov DKI Jakarta, sehingga Pokja akan kelojotan karena sehabis itu Sakan memerintahkan agar paket yang dilelang oleh pokja tersebut harus memenangkan perusahaan yang dibawa S,” ujarnya pada awak media, Selasa, 4 Juli 2023, di kantornya.
Ia juga tidak segan-segan mengancam pokja akan dimutasi jika menolak perintahnya, bahkan pokja tersebut juga dikasih tahu bahwa gerombolan S cs ini sudah diamini Pj Gubernur Dki Heru Budi Hartono dan sekda Dki Joko Agus setyono, bahkan untuk meyakinkan pokja S mencatut nama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto.
“kalian semua akan gue kandangin jika berani menolak perintah saya,” ucap S setiap sehabis mengintervensi anggota Pokja.
Sedang DG yang juga salah satu petinggi di BPPBJ DKI Jakarta tidak bisa menolak permintaan S untuk membantu aksinya karena sepengetahuan DG, bahwa S ini tangan kanan Sekda DKI, sehingga jika tidak mau membantu Suherman maka dia takut kena tegur Sekda bahkan bisa juga dia akan di mutasi.
Tugas DG ini adalah disuruh membantu S untuk tidak memberikan tanda tangan usulan penetapan pemenang lelang, jika pokja tidak mengusulkan pemenangnya perusahaan yang dikomandani S, DG di suruh merekomendasi agar lelang dibatalkan karena alasan yang dibuat oleh S ini, seperti terjadi pada pelelangan Revitalisasi Pulau Tidung Lanjutan, dimana Suherman mengintervensi pokja untuk memenangkan PT M, namun karena perusahaan tersebut dokumennya banyak yang salah, sehingga pokja takut mengikuti perintah S, pokja akhirnya pasrah untuk mengusulkan pemenang bagi perusahaan yang dokumennya benar dan memenuhi syarat, harapannya pokja dia terbebas dari sanksi hukum jika melakukan lelang secara benar, kemudian pokja mengirim surat usulan penetapan pemenang kepada DG, namun dengan menjalankan lelang yang benar tersebut justru pokja mendapat semprot kemarahan dari DG dan S, DG memaksa pokja untuk membatalkan lelang, S melihat DG sudah bekerja sesuai skenarionya merasa bangga dan menghardik pokja.
“Kalian mau jungkir balik atau mati sekalipun tidak akan bisa melawan saya”.
Mendapat kemarahan dari S tersebut pokja pada kelojotan dan kuatir bahwa kariernya di Pokja akan segera tamat, bahkan banyak pokja yang tiba tiba puasa, dan sakit. Sl yang merupakan ASN di jakarta utara tugasnya memata matai pergerakan pokja dan melaporkan kepada S, Sl ini dulu mantan atasan S.
Untuk melakukan aksi tersebut gerombolan S diduga mendapat upah 5 % dari nilai Paket, pembagiannya menurut informasi S dan DG mendapat 3 % sedangkan sisanya dibagi 3 yaitu kepada A, S dan T, untuk bagian diatasnya informasinya 7,5 %.
Sambil bercerita Rusmin mengucurkan air mata karena merasa kecewa bahwa praktek KKN ini ternyata masih subur di Pemda DKI Jakarta, Rusmin bertekat akan mengawal kasus ini sampai tuntas, harapannya pihak berwenang segera menghentikan praktek korup ini agar keuangan negara bisa diselamatkan
