Syarat Berdirinya sebuah negara adalah :
1. Ada BUMI *(tanah, air, udara)*
2. Ada RAKYAT *(manusia yang telah mendiami bumi tersebut)*, dengan semakin bertambah dan berkembangnya jumlah rakyat, atas kesepakatan bersama dibentuklah suatu PEMERINTAHAN, sejak itu berdirilah sebuah NEGARA, kemudian mendapatkan pengakuan dari orang/kelompok/negara diluar mereka, maka jadilah sebuah NEGARA YANG BERDAULAT atas wilayah nya sendiri.
Pemerintah, sejatinya adalah kelompok (sebagian kecil) orang yang dipilih oleh rakyat untuk mengurus negara dan segala kebutuhan rakyat yang jumlahnya lebih banyak.
Pemerintahan yang TIDAK MAMPU MENGURUS NEGARA DAN SEGALA KEBUTUHAN RAKYAT, semestinya mengundurkan diri, diganti oleh pemerintahan baru dengan pemimpin yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemimpin yang mengurus berbagai kebutuhan rakyatnya, MELALUI SEBUAH PROSES YANG DILAKSANAKAN SECARA JUJUR DAN ADIL.
Jika dalam proses penggantian kepemimpinan negara, dilakukan secara TIDAK JUJUR DAN TIDAK ADIL, MAKA RAKYAT BERHAK UNTUK MENOLAKNYA.
Jika kelompok orang yang diberi tugas untuk melakukan proses pemilihan pemimpin, dan mereka melakukan KEBOHONGAN, KECURANGAN DAN KETIDAKADILAN, maka rakyat berhak untuk tidak menerima hasil pemilihannya yang dilakukan dengan cara cara yang tidak baik dan bahkan merusak tatanan kenegaraan serta MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA YANG BERSUMBER DARI PAJAK RAKYAT.
TNI, POLRI DAN SELURUH APARAT SIPIL NEGARA adalah ABDI NEGARA ATAU PELAYAN RAKYAT bukan mengabdi pada kepentingan penguasa/pemerintah, sehingga mereka WAJIB MENOLONG RAKYAT YANG SEDANG MEMBUTUHKAN KEADILAN ATAS HAK HAKNYA.
Saat rakyat yang ingin bertemu dan menyampaikan keluhannya kepada pemimpin dan perwakilannya tentang MARAKNYA KETIDAK ADILAN, KEBOHONGAN, PRAKTEK KKN, tapi selalu DIHADANG DENGAN BARIKADE POLISI BERSENJATAKAN PERALATAN YANG DAPAT MERUSAK/MENYAKITI BAHKAN TERBUNUHNYA RAKYAT, terkadang diciptakan kelompok “rakyat lain yang diarahkan dan dibayar” untuk diadu/dibenturkan dengan RAKYAT, MAHASISWA, KAUM BURUH DAN KOMPONEN MASYARAKAT yang ingin meminta keadilan tersebut.
Sungguh sangat di sayangkan di beberapa tahun terakhir ini semenjak kepemimpinan Jokowi semakin memperlihatkan tangan besinya, semua aturan di tabrak, tidak memihak kepada rakyat kecil khususnya dan banyak lagi permasalahan mendasar yang mungkin tidak cukup untuk di tuangkan disini
Bahkan belakangan ini kita semua melihat, rakyat yang hanya ingin menanyakan kebenaran hasil perhitungan di KPU, namun KPU sudah di persiapkan bagaikan negara ini sedang menghadapi perang dengan negara lain.
Apakah area KPU akan di jadikan KILLING FIELD bagi rakyat pribumi? tentu tidak!!
Apapun kecurangan yang terjadi di indonesia tidak boleh di diamkan, hanya satu kata LAWAN
Jakarta 16 Maret 2024
Ir.Adi Sempani
Drs.Toto Wahyu
Ir.Weanny Komar
