Jakarta-DETIKDJAKARTA.COM Upaya mediasi dalam rapat koordinasi antara warga sekitar RSUD Cipayung dengan pihak direksi RSUD milik Dinas Kesehatan Pemprov DKI Jakarta itu belum menemui titik temu hingga rapat berakhir.
Lurah Bambu Apus Novian saat memimpin akan mengosongkan lahan disamping RSUD Cipayung, Rabu, 4 Oktober 2023. (Istimewa)
Rapat koordinasi terkait sengketa lahan antara pihak Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cipayung dengan warga sekitar RSUD di kantor Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur difasilitasi oleh Kelurahan Bambu Apus, Jaktim.
Ardiyanto Hafidz, Direktur Eksekutif Indonesian Anti Corruption Society (IACS) yang mendampingi warga, menanyakan dasar hukum pengosongan lahan di sekitar RSUD Cipayung.
“Saya meminta dasar hukum dan SOP perintah pengosongan lahan sekitar RSUD Cipayung, jangan ujug-ujug minta warga meninggalkan tempat tinggalnya” ujar Ardi.
Sedangkan juru bicara warga, Ristono meminta uang ‘kerohiman’ Rp 25 juta sebagai kompensasi kehidupan mereka setelah tergusur dari tempat tinggalnya.
Pihak RSUD Cipayung ‘hanya bisa’ mengeluarkan Rp 2,5 juta saja, karena menurutnya pihak Pemda DKI Jakarta tidak menganggarkan dana untuk biaya kerohiman warga sekitar RSUD.
Biro hukum dari kantor Walikota Jakarta Timur mengklaim lahan di sekitar RSUD Cipayung adalah milik Pemda DKI Jakarta berdasar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim).
Sedangkan menurut pengacara ahli waris Kardi bin Boas, Bima masih ada jalur hukum atau upaya hukum lain yang harus ditempuh.
“Masih ada upaya hukum lagi yang harus di tempuh, karena status dari PN Jaktim masih NO” kata Bima.
Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena alasan gugatan mengandung cacat formil. Ini artinya, gugatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh hakim untuk diperiksa dan diadili sehingga tidak ada objek gugatan dalam putusan untuk dieksekusi.
Rapat koordinasi dengan warga sekitar RSUD Cipayung ini dilaksanakan di aula pertemuan Kelurahan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur ini juga dihadiri Lurah Bambu Apus Novian Wijanarko, Direksi RSUD Cipayung, Sekretaris Camat Cipayung, Babinsa, Polsek Cipayung, Satpol PP dan unsur terkait lainnya.
Beberapa warga yang dimintai keterangan usai rapat meminta Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk turun tangan langsung terkait sengkarut permasalahan agraria ini. (AM/And)
