-Media Detik Djakarta.Com-
Jakarta, Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) dengan dukungan Stop
TB Partnership Global mengadakan sosialisasi hasil implementasi dan membagikan hasil
pembelajaran daerah terkait hasil advokasi Public-Private Mix(PPM). Acara yang bertajuk
“Diskusi Nasional: Lika-likuPublic-Private Mix(PPM)” dikemas dalam drama musikal dan film
dokumenter yang diadakan pada Rabu 24 Juli 2024 di Soehanna Hall Jakarta yang juga
ditayangkan secara langsung di YouTube STPI disini.
Mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal penemuan kasus, pelaporan kasus hingga
kualitas pelayanan TBC, mengakibatkan Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan
kasus TBC di dunia. Di sisi lain menurut studi Patient Pathway Analysis(2017) menyatakan
bahwa 74% masyarakat lebih memilih pergi untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan
swasta.
Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah, karena
akses lebih mudah dicapai dibandingkan dengan fasilitas kesehatan publik atau milik pemerintah.
Hal ini semakin mendorong perlunya Pendekatan District-based Public Private
Mix(DPPM) atau kerjasama antara faskes swasta dan pemerintah untuk menyukseskan
program penanggulangan TBC.
Pemerintah sudah berupaya memperkuat eliminasi TBC dengan Pendekatan Public Private
Mix(PPM) dan kolaborasi lintas sektor. STPI telah mencoba mendukung upaya tersebut
melalui advokasi PPM di 9 daerah dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah.
Mobilisasi anggaran, dan penguatan jejaring PPM” Terang dr. Nurul Luntungan MPH selaku
Ketua Yayasan STPI.
dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI menyampaikan pembelajaran advokasi
PPM di 9 daerah.
Pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan kebijakan yang
mendukung, membuat rencana aksi daerah yang nanti menjadi acuan dalam perencanaan
dan penganggaran yang ada di daerah serta membuat mekanisme jejaring kerja dan
kemitraan antara Puskesmas dengan Dokter Praktik Mandiri.
Klinik Pratama, masyarakat
termasuk lurah/camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan, pihak swasta, dan
media” jelas beliau.
Menanggapi hal tersebut dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI menyampaikan bahwa strategi PPM bertujuan
untuk meningkatkan pelayanan TBC di setiap daerah, sehingga mengurangi keluhan yang
sering muncul di masyarakat.
Kejadian bolak-balik RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya
adalah kenyataan yang kita alami saat ini, dengan strategi PPM diharapkan bisa mengurangi
lika-liku tersebut, namun tentu masih harus terus diperkuat dengan kebijakan yang memadai
di setiap daerah”
Membicarakan tentang penguatan kebijakan di daerah, saat ini sedang didorong oleh
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) untuk setiap daerah mengeluarkan kebijakan
tentang penanggulangan TBC. “Dampaknya luar biasa.
kepala daerah yang mulai awaredan
meminta kepala dinas kesehatan daerah untukcatch upke program TBC” pungkas dr. Imran Pambudi.
Meskipun dorongan advokasi yang STPI lakukan saat ini sudah berakhir, bukan berarti strategi
PPM ini usai. Masih harus terus dijalankan karena banyak pembelajaran yang bisa dipetik dan
yang bisa diadopsi. Harapannya program penguatan PPM ini bisa terus dijalankan dalam
mendukung eliminasi TBC 2030.
Tentang Stop TB Partnership Indonesia
Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia atau Stop TB Partnership Indonesia (STPI)
meyakini bahwa eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia bisa dicapai dengan dilandasi
kemitraan yang kuat antara unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat.STPI dimulai sebagai
forum kemitraan kemudian menjadi Yayasan pada 2018. STPI bersama para mitra strategis.
Memprakarsai upaya advokasi ke berbagai sektor untuk mempengaruhi kebijakan TBC secara
nasional, membangun model tata kelola penanganan TBC lintas sektor di kabupaten dan
desa, serta mengkampanyekan isu TBC di media sosial dan media massa. STPI tetap
memfasilitasi kegiatan forum yang menjadi wadah bagi lebih dari 120 organisasi dan individu
peduli TBC di Indonesia
(Rahmat)
