DETIKDJAKARTA.COM, JAKARTA –
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Majelis Kebangsaan Rahmatan Lil’ Alamin (MAKRAM) menggelar dialog kebangsaan bertajuk Solusi Membangun Negara Bermartabat, di Hotel Alia, Cikini, Jakarta Pusat, Kamis ,21/3/2024.
Sebagai pembicara dalam dialog tersebut adalah; Prof. DR. Muhammad Asdar, S.E., M.Si., CRM., Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd., Prof. Dr. Hafid Abbas, Dr. KH..Hasan Basri Rahman, Habib Muhsin Al-Atasi dan Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Pd.
Menurut Prof. Dr. Mashadi Said, M.Pd., negara kita belum bermartabat karena kalau masuk pada surat Al.Anbiya ayat 107, Wamaa Arsalnaaka, illaa Rahmatan Lil’alamin (“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam”). Kalau kita jadikan ini tolak ukur tampaknya pemerintahan kita saat ini, belum Rahmatan Lil’alamin,” ujarnya.
Kenapa belum Rahmatan Lil’alamin?, karena, sambung. Mashadi, belum menjalankan Pancasila, belum taat azas
Seperti zaman orde baru KKN (Korupsi Korupsi dan Nepotisme) itu yang terjadi sampai sekarang.
Selain.itu lanjutnya, pemimpinnya belum melaksanakan 4 sifat Sidiq, amanah, tabligh, dan fatonah.
“Sidiq, banyak bohongnya, amanah, tidak menjalankan pemerintahan dengan benar, tabliq, tidak.komunikatif, lain di mulut lain di hati lain di tindakan, itu tantangannya. Fathona, cerdas, kita bisa ukur semuanya,” jelasnya menyinggung pemimpin saat ini.
“Karena itu, dalam falsafah Bugis dikatakan, angkatlah pemimpin dengan 4 syarat dan satu pondasi yaitu, Maccai na malebbu, cerdas dan jujur, warani namagetteng, berani dan teguh dalam pendirian, yang dilandasi satu pondasi utama yaitu ati mapacce, hati yang bersih, niat ikhlas. Insya Allah (dengan itu), jadilah negara itu, negara bermartabat,” lanjut Prof. Mashadi
Senada dengan.Prof. Mashadi, Dr. KH. Hasan Basri juga menyinggung dosa-dosa umat Islam dan memberi solusi agar meneladani kepemimpinan Rasul (Muhammad) seorang tentara dan negarawan.
“Mari kupas dulu tentang (kepemimpinan) Rasul yang negarawan, dia juga tentara, berperang, politisi yang.unggul,” bebernya.
Sementara Dr. H. Andi Jamaro Dulung, M.Pd., membeberkan situasi dan kondisi pilpres 2024 ini, dimana menurutnya kontestasi tersebut adalah perampokan kekuasaan legal, argumentasinya adalah,
“Coba lihat putusan MK (meloloskan Gibran sebagai cawapres), teguran-teguran (DKPP) kepada ketua KPU, tak ada sanksi, semua berjalan saja, karena legal,” ucap Andi Jamaro.
Melihat semrawutnya tatanan demokrasi saat ini, Andi Jamaro mengatakan bahwa solusi terbaik saat ini, berhijrah, tinggalkan Demokrasi.
Prof. Hafid Abbas menilai Pemilu 2024 ini penuh kecacatan,
“Ada dua ya pertama bahwa kemenangan yang diperoleh oleh paslon nomor 2 itu dinilai oleh masyarakat luas dan didokumentaai sangat jelas dalam film The Dirty Votes, gitu itu penuh dengan kecacatan,” kata Prof. Hafid Abbas.
Sehingga, lanjutnya, ada emosi publik meragukan akuntaibilitasnya sehingga kelihatannya ada proses lebih lanjut di Mahkamah Konstitusi karena ada intimidasi ada kecurangan.
“Penggunaan kekuasaan untuk mengingkari undang-undang pelaksanaan Pemilu sehingga ini rawan bagi perjalanan ke depan. Kita tunggu ya yang kedua ini dari keputusan Mahkamah Konstitusi,” pungkas ketua senat Universitas Negeri Jakarta ini, Prof. Hafid Abbas di depan awak media.
Sebagai konsep introspeksi, Habib Muhsin Al-Atasi memaparkan kedurhakaan umat pada Tuhan, sehingga diberi pemimpin penjahat, berdasarkan konsep Introspeksi dalam surat Al An’am.
“Dan demikianlah pada setiap negeri Kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya,” (Al An’am :123).
Turut hadir Dr. H. Acmad Sardi, MBA, Dr. Ahmad Rahman, M.Ag., H. Said Muhtar, SH. MH, KH. Abdullah Babeher, Abd. Rahman Sappara, SE, Drs. Muhlis Pane, M.P.A, Dr. Rahmatullah, S.IP.MM beserta pengurus DPW MAKRAM DKI Jakarta lainnya.
Saat ditemui awak media, DR. H. A. Jamaro Dulung, M.Pd, secara tegas menyebutkan angka 20, saat diminta tanggapannya, dari angka 1 – 100, kemungkinan hak angket akan dijalankan DPR.
