Jakarta, detikj- Survei terbaru dari Ethical Politics Institute menunjukkan 77,73 persen warga Jakarta menyatakan puas terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa program-program prioritas yang dijalankan dalam 100 hari pertama kepemimpinannya menjawab kebutuhan nyata warga, bukan sekadar janji kampanye.
Survei dilakukan pada 15–20 Juni 2025 terhadap 1.240 responden di enam wilayah Jakarta, menggunakan metode multistage random sampling dan margin of error ±2,8 persen. Kelompok usia 26–45 tahun dan pengguna transportasi publik tercatat sebagai kelompok dengan tingkat kepuasan tertinggi.
Di antara program yang mendapat sorotan positif adalah kebijakan transportasi gratis bagi 15 kelompok masyarakat rentan, layanan JakCare untuk konsultasi kesehatan mental 24 jam, dan Pasukan Putih untuk lansia serta penyandang disabilitas berat. Warga menilai layanan ini tidak hanya solutif, tapi juga menunjukkan keberpihakan sosial yang konsisten.
Jaringan Masyarakat Madura Jakarta (JAMMA), yang sejak awal menjadi bagian dari relawan pemenangan Pramono–Doel, turut mengapresiasi hasil survei tersebut. Ketua Umum JAMMA, Edi Homaidi, menyebut angka itu sebagai cerminan dari pendekatan kepemimpinan yang membumi dan mendengar. “Kami di komunitas merasakan langsung manfaatnya—dari warga yang bisa naik TransJakarta gratis, sampai lansia yang dikunjungi tim Pasukan Putih,” ujarnya, di Jakarta (Kamis 26/6)
JAMMA menyoroti bahwa capaian ini bukan semata hasil kerja teknokratis, melainkan kombinasi antara kepekaan sosial dan keseriusan membenahi sistem layanan. Program revitalisasi Pasar Baru, perluasan rute TransJabodetabek, serta pembukaan taman kota 24 jam dinilai sebagai langkah nyata menjadikan Jakarta kota yang hidup, ramah, dan inklusif.
Menurut Edi, gaya kepemimpinan Pramono yang terbuka dan tidak elitis memberi ruang bagi komunitas sipil untuk terlibat aktif. “Kami tidak hanya diberi ruang bicara, tapi juga diajak menjadi bagian dari pelaksanaan program. Ini membangun kepercayaan,” kata Edi. JAMMA juga aktif mensosialisasikan program transportasi dan kesehatan ke wilayah padat seperti Koja, Tanjung Priok, dan Cakung.
Pihak Ethical Politics mencatat bahwa program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan harian—seperti mobilitas, kesehatan, dan ruang publik—menjadi faktor utama kepuasan publik. “Ini menunjukkan bahwa warga menilai dari dampak, bukan dari citra,” kata Yuni Wulandari, peneliti utama lembaga tersebut.
Kebijakan ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu, serta arah bertahap menuju penerapan ERP (Electronic Road Pricing), dinilai menandakan keberanian merombak kultur birokrasi dan transportasi yang lebih berkelanjutan.
Bagi JAMMA, hasil survei ini adalah semacam mandat publik. “Angka 77 persen itu bukan hanya pujian. Itu harapan. Kami percaya, pemerintahan yang dipercaya harus bekerja lebih keras, lebih adil, dan tetap dekat dengan warga,” pungkas Edi.
