Jakarta – Aksi Demonstrasi Mahasiswa Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang digelar di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menyoroti dugaan korupsi di PT Jatim Grha Utama (JGU) dan anak perusahaannya, PT Puspa Agro. Orator utama aksi, Kusuma, dengan lantang menyerukan tuntutan tegas kepada KPK untuk memeriksa Airlangga Satriagung, Mirza Muttaqien, serta Dara Jingga, Direktur PT Puspa Agro yang dinilai memiliki keterlibatan dalam kerugian besar keuangan daerah Jawa Timur.
“Rakyat Jawa Timur menuntut keadilan! Kami tidak hanya menyebut nama besar seperti Airlangga Satriagung dan Mirza Muttaqien, tapi juga Dara Jingga, yang masa jabatannya terus diperpanjang meski perusahaan ini rugi bertahun-tahun!” ujar Kusuma di tengah riuh suara massa aksi, Jumat (17/1/2025).
Dara Jingga, Perpanjangan Jabatan Sarat Masalah
Dalam orasinya, Kusuma menyoroti peran Dara Jingga sebagai Direktur PT Puspa Agro yang masa jabatannya terus diperpanjang hingga periode ketiga. Ia menilai perpanjangan jabatan tersebut tidak mencerminkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).
“Kami menduga ada tekanan politik dari Airlangga Satriagung dan Mirza Muttaqien untuk mempertahankan Dara Jingga di posisinya. Ini bukan karena kinerja, tapi karena ada sesuatu yang disembunyikan!” tegas Kusuma.
Kerugian APBD dan Dugaan Investasi Bodong
Kusuma juga mengungkapkan fakta bahwa PT Puspa Agro telah menerima alokasi dana dari APBD Jawa Timur senilai Rp850 miliar sejak awal pendiriannya. Namun, perusahaan ini terus mengalami kerugian dan kini hanya menyisakan kurang dari 10% dari total anggaran tersebut. Kusuma menegaskan, alokasi dana ini diduga digunakan untuk investasi ilegal yang justru merugikan keuangan daerah.
“Kenapa perusahaan yang sudah jelas merugi terus disuntik dana? Apakah ini proyek investasi bodong yang disengaja? Kami menuntut KPK untuk mengaudit semua aliran dana tersebut!” seru Kusuma.
Tuntutan Tegas terhadap KPK
Berikut lima tuntutan utama yang disuarakan dalam aksi ini:
1. Audit Alokasi APBD Jatim ke PT Puspa Agro
KPK harus segera mengaudit penggunaan kurang lebih Rp850 miliar dana APBD yang dialokasikan ke PT Puspa Agro, termasuk pengelolaan sisa dana yang dilaporkan tinggal 10%.
2. Usut Investasi Bodong
Dugaan investasi ilegal yang melibatkan PT JGU dan PT Puspa Agro harus diselidiki hingga tuntas, termasuk peran Airlangga Satriagung, Mirza Muttaqien, dan Dara Jingga.
3. Periksa dan Tahan Airlangga, Mirza, dan Dara Jingga
KPK wajib memeriksa dan menahan ketiganya jika terbukti terlibat dalam pengambilan keputusan yang merugikan keuangan daerah.
4. Evaluasi Keberadaan PT Puspa Agro
Jika terbukti tidak efisien dan terus merugi, MAKI mendesak pemerintah untuk menutup PT Puspa Agro agar tidak lagi menjadi beban bagi APBD.
5. Transparansi dan Reformasi di Internal BUMD
Pemprov Jatim harus memastikan bahwa tata kelola perusahaan di PT JGU dan PT Puspa Agro sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
KPK Harus Buktikan Kepemimpinan Baru
Kusuma juga menantang kepemimpinan baru KPK di bawah komando ketua yang baru dilantik untuk membuktikan keberpihakannya pada pemberantasan korupsi. Ia menegaskan bahwa kasus besar seperti ini adalah ujian nyata bagi integritas KPK.
“Rakyat Jawa Timur akan terus mengawal kasus ini. Jika KPK tidak bertindak, kami akan datang lagi dengan jumlah massa yang lebih besar!” ujar Kusuma.
Ia menambahkan bahwa kegagalan KPK menangani kasus ini hanya akan menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. “Kasus ini bukan hanya soal uang, tapi soal keadilan. Kalau KPK diam, kami akan bawa ini sampai ke tingkat nasional.”
Seruan Penegakan Keadilan
Massa aksi berjanji akan membawa isu ini ke tingkat nasional jika tuntutan mereka tidak segera ditindaklanjuti. “Hari ini di depan KPK, besok kami akan mengawal ini sampai ke Istana Negara!” tegas Kusuma sebelum massa aksi membubarkan diri dengan tertib.
