DETIKDJAKARTA.COM, JAKARTA –
Pergolakan penolakan hasil pemilu hingga Issu pemakzulan Jokowi kian merebak, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR RI dikepung oleh massa dari berbagai elemen.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PADI (Perkumpulan Anti Diskriminasi Indonesia), Edi Prasetio, SH, MH, menggelar Konferensi Pers yang di gelar di Warunk Upnormal, Cikini, Jakarta Pusat, pada Senin, 18 Maret 2024.
Dalam Keterangannya, Edi Prasetio mengungkapkan harapannya agar Penetapan hasil Pemilu bisa berjalan kondusif dan sesuai dengan hasil sesungguhnya dari Pemilu yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.
“Semua orang bisa berteriak curang dan mengatakan bahwa Pemilu ditunggangi, itu adalah hak, dan dilindungi oleh undang-undang, tapi di sisi yang lain, menjaga kondusifnya lingkungan juga adalah kewajiban semua warga negara,” ujarnya.
“PADI dalam hal ini berharap, apapun yang ditetapkan oleh KPU nantinya, tetap akan membawa Indonesia Damai dan saling menghargai,” lanjutnya.
“Ketidakpuasan hasil perhitungan KPU, jangan membuat Negara kita yang kita cintai bersama ini menjadi Panas tanpa kendali, karena bagaimanapun masih disediakan mekanisme lain, ketika tidak puas dengan hasil perhitungan KPU,” ujar Mas Pras, panggilan akrab Ketua Umum PADI ini.
“Ada MK (Mahkamah Konstitusi) yang menjadi lembaga lainnya dalam penyaluran ketidak puasan tersebut, walaupun kemudian MK bukanlah solusi terbaik, tapi apapun keputusan dari Pemilihan Anggota Legislatif (PILEG) dan Pemilihan Presiden (PILPRES) dapat dihargai”, lanjut Mas Pras lagi.
Terkait beredarnya Susunan Menteri dari Kabinet Prabowo yang beredar di kalangan Jurnalis, Edi Prasetio berucap singkat. “Secara Pribadi saya berharap, kiranya para pembantu Presiden dan Wakil Presiden, tidak berasal dari Mantan Narapidana, apalagi terkait kasus Korupsi,”
“Siapapun Presiden dan Wakil Presiden nantinya, saya dan kawan-kawan PADI berharap untuk tidak memihak kelompoknya saja, tapi mampu merangkul seluruh elemen yang ada,”
“Terkait Ibukota Nusantara (IKN), hal ini telah dilaksanakan di masa pemerintahan Jokowi, tentunya juga telah dilakukan analisis dalam keberadaannya, namun bagi saya, perlu dikaji ulang tentang Investor dan dampak yang akan terjadi kemudian, dan bilamana hasilnya tetap menetapkan IKN sebagai Ibukota Indonesia, tentunya hal ini dapat kita terima bersama, untuk menjaga kondusifitas Negara Indonesia” tutupnya.
