Jakarta – Tagar #IndonesiaGelap sempat menggegerkan dunia maya pada 17 dan 18 Februari 2025, menjadi sorotan utama pasca pernyataan protes terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak pada rakyat. Gerakan ini dimulai dari BEM Universitas Indonesia (UI) yang menuntut pencabutan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, yang dinilai tidak didasari riset ilmiah yang cukup. Mahasiswa, yang tergabung dalam gerakan ini, berencana untuk menggelar aksi besar di Istana Negara hari ini, Kamis (20/02/2025), dengan berbagai tuntutan terkait kebijakan pemerintahan.
Namun, Romadhon Jasn, Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), mengingatkan bahwa gerakan mahasiswa harus dilakukan dengan kajiannya yang objektif dan berbasis data, bukan hanya mengikuti isu yang sedang viral. “Kita harus jujur, belum ada dasar yang kuat untuk menilai apakah pemerintahan Prabowo benar-benar gagal atau belum berhasil. Banyak program yang masih baru dimulai dan membutuhkan waktu untuk menunjukkan hasil,” ujarnya saat diwawancarai di Jakarta, Kamis (20/02/2025).
Menurut Romadhon, banyak program yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo memiliki potensi besar, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program tiga juta rumah, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hasilnya tidak akan tampak dalam waktu singkat. Program MBG, yang dianggarkan sebesar Rp 171 triliun, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar dua persen, sementara program perumahan yang menargetkan tiga juta rumah tiap tahunnya diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 2,5 persen per tahun.
“Mahasiswa jangan hanya bergerak mengikuti isu viral yang berkembang tanpa dasar kajian yang kuat. Gerakan ini harus didorong oleh data dan fakta yang objektif, agar gerakan mahasiswa bisa berfungsi sebagai pengawas yang konstruktif dan bukan hanya reaksi emosional,” tambah Romadhon.
Gerakan mahasiswa, meskipun sangat penting dalam mengawal kebijakan pemerintah, harus diimbangi dengan pemahaman yang mendalam tentang kompleksitas kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Romadhon menilai bahwa mahasiswa sebaiknya menunggu hasil konkret dari kebijakan yang telah dijalankan, seperti MBG dan program perumahan, sebelum mengeluarkan penilaian yang bersifat negatif. Jika mahasiswa hanya bergerak karena mengikuti arus informasi yang belum jelas kebenarannya, maka gerakan tersebut bisa disalahartikan sebagai bagian dari agenda politik atau hoaks.
Salah satu isu yang beredar luas adalah mengenai Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi dosen dan sertifikasi guru, yang diklaim akan dihapus dalam rangka efisiensi anggaran. Romadhon menegaskan bahwa “Ini adalah hoaks yang sangat berbahaya. Pemerintah tidak pernah menghapuskan tunjangan tersebut, dan tidak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Isu ini harus segera diluruskan agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan dosen dan guru,” ujar Romadhon. “Pemerintah justru berkomitmen untuk memastikan kesejahteraan guru dan dosen tetap terjaga sesuai dengan jadwal yang ada.”
Sebagai bentuk dukungan terhadap program-program pemerintahan Prabowo, Romadhon menegaskan bahwa keberhasilan Prabowo dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat dan pembangunan ekonomi berkelanjutan harus dilihat dalam konteks jangka panjang.
“Pemerintahan ini membutuhkan waktu untuk dapat terlihat hasil kerjanya. Mari kita berikan kesempatan untuk pemerintahan ini berkembang dan menunjukkan kemajuan,” tutup Romadhon.
Dalam hal ini, JAN juga mengingatkan bahwa penting bagi mahasiswa untuk membedakan agenda politik pribadi dengan aspirasi rakyat. Terutama, terkait isu yang sering beredar di media sosial, seperti Tukin dosen atau sertifikasi guru yang dikatakan akan dihapus dalam rangka efisiensi. “Ini adalah hoaks yang sangat berbahaya. Pemerintah tidak pernah menghapuskan tunjangan tersebut. Ini harus segera diluruskan agar tidak merugikan pihak mana pun,” tegas Romadhon.
Kami fikir Gerakan mahasiswa tetap mengedepankan kritik yang konstruktif dan berdasarkan bukti, serta tidak terbawa oleh sentimen politik atau isu yang beredar di media sosial. Pemerintah Prabowo, meskipun menghadapi tantangan besar, tetap berkomitmen untuk membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik, demi kepentingan rakyat dan pembangunan berkelanjutan.
