Kami yang tergabung dalam Garda pemuda Sulawesi tenggara (GARPEM SULTRA) hadir di depan gedung markas besar kepolisian republik Indonesia (Mabes Polri) dan kejaksaan Agung (Kejagung RI).
Menuntut bahwa di provinsi Sulawesi tenggara kec.kabaena kab.bombana marak terjadi pertambangan ilegal mining, tidak lain dari itu PT. TRIAS JAYA AGUNG.
Bahwa PT. Trias Jaya Agung (PT. TJA) (AN. H. ASHAR IMRAN S.E) dan Dirut Operasional (AN. MURZAMIL) telah di nyatakan bersalah dan inkrah oleh MAHKAMAH AGUNG (MA-RI). Akan tetapi hari ini yang terjerat hukum adalah korporasinya.
Jelas pada saat persidangan mereka yang mengarahkan untuk terus melakukan penambangan di lahan koridor dari mei 2019 sampai Agustus 2019.
Ini yang menjadi pertanyaan kami mengapa hanya korporasinya yang di proses secara hukum. Sedangkan saat ini direktur PT. Trias Jaya Agung (ASHAR IMRAN S.E) dan Dirut Operasional (MURZAMIL) sampai saat ini belum tersentuh hukum Sama skali padahal korporasinya telah di nyatakan bersalah.
Abdi sapaan akrabnya mengatakan seharusnya direktur PT. Trias Jaya Agung dan Dirut Operasional harus di ikut sertakan dalam proses pengembangan hukum yang tetap.
Sehingga kami menduga ada aparat penegak hukum yang berani melindungi
Direktur PT. Trias Jaya Agung serta Dirut Operasional.
Padahal jelas ketika MAHKAMAH AGUNG menyatakan inkrah maka itu bersifat akhir, mengikat, dan berkekuatan hukum.
Tetapi derektur utama dan Dirut Operasional sampai saat ini belum tersentuh hukum, padahal jelas telah di tuntut bersalah oleh MAHKAMAH AGUNG RI.
Beserta barang bukti alat berat dan dumtruk sampai saat ini belum di ketahui alat berat itu di titipkan ke siapa.
Sehingga kami menilai ada tebang pilih mengenai ke Adilan hukum korporasi dan ke Adilan hukum direktur utama dan Dirut Operasional.
Terkait laporan tuntutan yang kami bawa ke mabes polri dan Kejagung RI telah resmi laporan kami di terima, dan akan di teruskan kepada pihak yang terkait.
