JAKARTA,– Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri menegaskan jajarannya untuk bersikap tegas sekaligus humanis dalam mengawal aksi unjuk rasa serikat buruh di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/8/2025). Instruksi ini disampaikan langsung saat apel pasukan pengamanan di halaman DPR pagi tadi.
“Kendalikan diri kita, sabar dan terukur. Jangan mudah terprovokasi, jangan ada pelanggaran aturan. Semua bergerak satu komando,” kata Irjen Asep dalam arahannya.
Kapolda menekankan bahwa tidak ada personel yang dibolehkan membawa senjata api dalam pengamanan aksi. Ia juga melarang tindakan agresif yang dapat memicu ketegangan di lapangan. “Tidak ada yang membawa senjata api, tidak ada penembakan. Jangan bersikap agresif atau emosional. Keselamatan masyarakat dan anggota adalah prioritas, kita kedepankan sikap humanis,” tegasnya.
Selain itu, penggunaan gas air mata pun dibatasi ketat dan hanya dapat dilakukan atas perintah langsung Kapolda Metro Jaya. “Tindakan represif hanya dilakukan oleh tim Reskrim terhadap massa yang bertindak anarkis. Penggunaan gas air mata pun hanya boleh atas perintah saya,” ujarnya.
Kapolda juga meminta personel bertindak sesuai SOP jika menemukan barang terlarang seperti bom molotov atau senjata tajam. “Segera amankan sesuai prosedur tanpa bertindak sendiri,” tambahnya.
Sebanyak 4.531 personel gabungan Polri, TNI, dan pemda dikerahkan untuk mengamankan jalannya demonstrasi. Kapolda memastikan pengamanan dilakukan dengan keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan persuasif.
Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden KSPI, Said Iqbal, menyebut aksi kali ini mengusung nama “Hostum” atau akronim dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah. Massa menyuarakan enam tuntutan utama, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga dorongan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk pemberantasan korupsi.
Jaringan Aktivis Nusantara, Romadhon Jasn, menilai arahan Kapolda Metro Jaya kali ini patut diapresiasi sebagai kepemimpinan presisi. “Ketegasan sekaligus pendekatan humanis dari Irjen Asep memberi rasa aman bagi publik. Polisi hadir bukan untuk menakutkan, tapi menenangkan,” ujarnya.
Menurut Romadhon, sikap Kapolda ini layak menjadi teladan di tengah dinamika demokrasi. “Demo buruh adalah ruang konstitusional. Dengan pengamanan yang presisi, buruh bisa menyuarakan aspirasinya, sementara masyarakat tetap nyaman,” pungkasnya.
