DETIKDJAKARTA.COM, JAKARTA –
Pesta Akbar 5 tahun yang akan oleh masyarakat Indonesia, tinggal berbilang waktu, Pesta Akbar yang akan memilih wakil-wakil rakyat dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi hingga Pusat, begitupun dengan pemilihan Presiden di tanggal 14 Februari 2024,
Berharap kondusif, malah di berbagai wilayah terjadi berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum dalam menggapai hatapannya.
Sebut saja warga yang menemukan terlibatnya perangkat RT dan RW dalam pemenangan salah satu Calon Anggota Legislatif dari salah satu Partai besar di wilayah Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat.
Saat dikonfirmasi oleh awak media, warga menyatakan bahwa beberapa pengurus RT dan RW di wilayah tersebut menggunakan Alat Peraga Kampanye (APK), dimana hal ini bertentangan dengan Undang-undang Pemilihan Umum. (Minggu, 04/02/2024).
Sangat jelas bahwa dalam Pasal 280 – 290 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilu. Selanjutnya Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye.
Dan pada pasal 490 UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, mengancam hukuman penjara maksimal 1 tahun dengan denda maksimal 12 juta rupiah.
