Detikdjakarta-TNI AL, Lantamal XII,- Wakil Komandan Lantamal XII Pontianak Kolonel Marinir Budiarso, S.E., mewakili Danlantamal XII Laksamana Pertama TNI Dr. Suharto, S.H., M.Si (Han) menghadiri acara dialog interaktif bersama Gubernur Kalimantan Barat, bertempat di Aula Garuda Gedung Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Provinsi Kalbar, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Kamis, (09/02/2023).
Dialog interaktif ini bertemakan “Refleksi Pembangunan Kalbar dan Strategi Menghadapi Tantangan Global dalam Pembangunan Ekonomi Hijau” diikuti oleh peserta dialog sekitar 100 orang. Diantara peserta yang hadir selain Gubernur Provinsi Kalbar H. Sutarmidji, S.H., M.Hum, Asrena Kasdam XII/Tpr Kolonel Kav Dino Martino, S.IP., M.H.I., mewakili Pangdam XII/Tpr, Kasubdit 1 Indak Ditreskrimsus Polda Kalbar Kompol Bellen Anggara Pratama, S.I.K., M.H., mewakili Kapolda Kalbar, Danlantamal XII diwakili oleh Wadan Lantamal XII Kolonel Mar Budiarso, S.E., Danlanud Supadio diwakili Kadisops Lanud Supadio Kolonel Pnb Supriyanto, Perwakilan dari Pengadilan Tinggi Provinsi Kalimantan Barat Bambang Kristiawan, Kepala BPSDM Provinsi Kalbar Suprianus Herman, S.H., Kepala Bappeda Provinsi Kalbar Ir. Sukaliman, M.T., Perwakilan Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat dan peserta lainnya.
Gubernur Provinsi Kalbar dalam sambutannya menyampaikan, “Pembangunan yang bertumpu pada sumber daya alam dan lingkungan seyogyanya dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengelolaan yang baik dan memperhatikan daya dukung lingkungan agar aset pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat ini maupun masa yang akan datang,” ucap Sutarmidji.
“Selain itu, pembangunan tidak dapat hanya memprioritaskan kepentingan sesaat dalam periode tertentu saja, melainkan juga harus mempertimbangkan dampak pembangunan terhadap lingkungan dan sosial untuk kepentingan masyarakat dimasa yang akan datang. Pemahaman ini memunculkan konsep pembangunan yang dikenal sebagai pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan berpijak pada tiga pilar, yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan, yang dalam pelaksanaannya dapat lebih luas karena mencakup juga pilar kelembagaan yang berupa tata kelola
pembangunan,” lanjutnya.
“Konsep pembangunan berkelanjutan di tingkat global telah
dicanangkan sejak tahun 1987 oleh The World Commission on Environmentband Development dalam dokumen laporan yang dikenal sebagai “Brundtland Report”.
Konsep tersebut terus berkembang dan diterima untuk diimplementasikan sejak “Earth Summit” pada tahun 1992 di Rio de Janeiro.
Perjalanan waktu yang cukup panjang, lebih 20 tahun, sejak Earth Summit tersebut mendorong banyak pihak untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tersebut, apakah telah sesuai
dengan tujuan awal pada waktu konsep tersebut dicetuskan,” sambung Gubernur Kalbar.
Sutarmidji juga mengatakan, strategi pembangunan ini secara prinsip menunjukkan bahwa pilar-pilar pembangunan berkelanjutan mendapatkan perhatian yang setara dan sinergis. Penerapan pembangunan berkelanjutan di tingkat provinsi bukan tanpa tantangan, terutama dalam memenuhi kebutuhan manusia akan pertumbuhan pembangunan ekonomi, yang diharapkan
mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Selain itu, masalah kesenjangan dan pemerataan pembangunan menjadi tantangan yang harus diatasi pula. Dengan kebijakan otonomi daerah, maka kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah diharapkan dapat mempersempit tingkat kesenjangan.
“Untuk itu, sistem pengawasan dan pengaturan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus ditegakkan agar sejalan dengan tujuan nasional, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan berkelanjutan sudah bukan merupakan masalah domestik atau lokal saja. Oleh karena itu, perlu dibangun persepsi dan pemahaman yang sama dari berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah pusat dan daerah, masyarakat madani, swasta maupun akademisi mengenai konsep “ekonomi hijau”, khususnya dalam rangka implementasi dan menginternalisasikan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup ke dalam kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia,” pungkasnya.
Setelah sambutan dari Gubernur Kalbar, diteruskan dengan penyampaian materi-materi dari para narasumber kemudian, dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab.
(Dispen Lantamal XII)
(NDA)
