Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Konsorsium Aktivis Jakarta Indonesia (KAJI-Indonesia) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan gedung KPK RI. Jum’at, (12/07/2024).
Diketahui, aksi tersebut terkait kerugian negara hingga Miliyaran rupiah yang menyeret nama mantan bupati bombana, Inisial “”TFD”.
Pasalnya, kasus dugaan tipikor pembangunan gedung Very Important Person (VIP) terdapat banyak kejanggalan dalam menjalani proses hukumnya, diketahui kasus tersebut telah di proses oleh APH namun sampai saat ini baru 3 oknum yang menjadi tersangka.
Hal tersebut di sampaikan oleh salah satu mahasiswa yang melakukan aksi ujuk rasa di depan gedung KPK RI dan Mabes Polri.
Akbar Rasyid, kordinator aksi mengungkap ada beberapa hal yang perlu di selesaikan oleh KPK RI dan Mabes Polri yaitu mengusut tuntas kasus dugaan korupsi pembangunan gedung Very Important Person (VIP) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bombana yang melibatkan eks. Bupati bombana.
“Kasus dugaan pembangunan rumah sakit VIP di bombana kami duga kuat bahwa mantan bupati bombana dan kadis PU terlibat dalam kasus korupsi tersebut, hal ini tidak boleh di abaikan oleh KPK RI dan MABES POLRI karna hal itu telah merugikan negara hingga miliaran”. Terangnya
Lanjut Akbar mengatakan, Eks. mantan bupati bombana sedang melakukan proses pemeriksaan di polda Sultra terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi yang telah menelan anggaran 9,4 miliar tetapi pembangunan gedung di duga tidak sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB).
“Kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah terstruktur dan masif, karna besar dugaan kami banyak oknum-oknum yang terlibat dalam kasus tersebut yakni Direktur umum RSUD Bombana, Pengawas Pelaksana Kegiatan (PPK), Kontraktor, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, serta pihak yang diduga menerima fee dari proyek tersebut”. Ungkapnya
Sebagai penutup, Akbar Rasyid yang merupakan mahasiswa asal Sultra yang menempuh pendidikan di Jakarta berharap agar KPK RI dan MABES POLRI segera menindak oknum-oknum yang di duga terlibat merugikan negara tersebut.
Sampai berita ini di tayangkan, pihak media masih berupaya mengonfirmasi pihak terkait namun masih belum ada tanggapan.
