Detikdjakarta.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, melakukan rotasi dan pencopotan terhadap enam pejabat eselon I di lingkungan kementeriannya. Langkah strategis ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, guna mempercepat reformasi birokrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran di sektor infrastruktur.
Rotasi mencakup jabatan penting seperti sekretaris jenderal, inspektur jenderal, hingga direktur jenderal di beberapa unit kerja strategis. Dalam keterangan pers di lobi utama Gedung Utama Kementerian PU pada Jumat (4/7), Menteri Dody menegaskan bahwa rotasi ini bukan sekadar mutasi rutin, melainkan bagian dari evaluasi mendalam terhadap kinerja organisasi.
“Ini adalah upaya pembenahan sistem secara menyeluruh agar belanja infrastruktur lebih efisien dan kebocoran anggaran bisa ditekan signifikan. Evaluasi dilakukan setelah ditemukan sejumlah indikasi ketidakefisienan dalam pengelolaan proyek di berbagai daerah, termasuk Sumatera Utara dan Belitung,” ujarnya.
Adapun pejabat baru yang dilantik di antaranya Wida Nurfaida sebagai Sekretaris Jenderal, Maulidya Indah Junica sebagai Inspektur Jenderal, dan Dwi Purwantoro sebagai Dirjen Sumber Daya Air. Sementara itu, Bisma Staniarto menempati posisi Dirjen Prasarana Strategis, Boby Ali Azhari sebagai Dirjen Bina Konstruksi, dan Apri Artoto menjabat sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM).
Langkah ini menyusul temuan awal dugaan kebocoran anggaran yang signifikan dalam proyek infrastruktur, termasuk proyek perbaikan wilayah sungai di Belitung yang dilaporkan mengalami potensi kebocoran hingga 40–50 persen dari total nilai kontrak.
Sebagai respons cepat, kementerian juga menonaktifkan enam aparatur sipil negara (ASN) yang sedang diperiksa aparat penegak hukum. Untuk menjaga objektivitas proses hukum, pejabat atasan mereka turut diganti.
“Kami tidak ingin langkah ini ditafsirkan negatif. Justru ini komitmen kami untuk bersih-bersih secara serius,” ujar Dody.
Selain melakukan rotasi, Kementerian PU juga berkomitmen untuk meninjau ulang mekanisme pencairan dana proyek, pengawasan lapangan, serta sistem pengendalian internal. Fokusnya adalah agar belanja pemerintah tidak hanya cepat terserap, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Langkah pembenahan ini mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk para pengamat kebijakan publik. Ahmad Syarif, pengamat tata kelola anggaran dari Jakarta, menyatakan bahwa inisiatif Kementerian PU merupakan langkah penting dalam mendorong efisiensi belanja infrastruktur nasional.
“Pekerjaan infrastruktur berskala besar rawan kebocoran bila pengawasannya lemah. Langkah Kementerian PU sudah tepat sebagai peringatan bahwa pemborosan tidak bisa lagi ditoleransi,” ujarnya.
Di akhir pernyataan, Menteri PU menyampaikan apresiasi terhadap aparat hukum dan media yang terus mengawal proses pembangunan.
“Kami terbuka terhadap kritik dan pengawasan. Semua ini demi memastikan uang rakyat dikelola secara profesional,” ujarnya.
Kementerian PU juga mengisyaratkan bahwa evaluasi menyeluruh akan terus berlanjut, termasuk terhadap balai-balai wilayah sungai dan balai pelaksana jalan nasional. Meski diakui bahwa penyesuaian ini mungkin berdampak sementara pada kecepatan penyerapan anggaran, kementerian menekankan bahwa kualitas dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur nasional.
