Jakarta,- Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan beberapa pernyataan yang menunjukkan ketegasannya dalam memimpin pemerintahan. Ia menegaskan takut mengecewakan rakyat, siap melakukan reshuffle bagi pejabat yang tidak bekerja, serta menyatakan bahwa kritik dan hinaan tidak akan menghambat komitmennya untuk bekerja demi bangsa.
Di era keterbukaan informasi, setiap pernyataan pemimpin bisa diinterpretasikan dengan berbagai sudut pandang. Pernyataan Prabowo yang menegaskan komitmennya bisa menjadi kekuatan, tetapi jika tidak diiringi dengan komunikasi yang efektif dan kebijakan konkret, kepercayaan publik bisa terganggu. Narasi politik harus dikelola dengan baik agar tetap sejalan dengan ekspektasi masyarakat.
Ketua Jaringan Aktivis Nusantara (JAN), Romadhon Jasn, menilai bahwa kepercayaan publik terhadap Prabowo masih tinggi. Namun, pemerintah harus memastikan bahwa komunikasi dan eksekusi kebijakan berjalan seiring, bukan sekadar janji politik. Ia menegaskan bahwa reshuffle yang digaungkan Presiden harus benar-benar terjadi, bukan sekadar ancaman politik.
Menurutnya, reshuffle bukan hanya soal mengganti pejabat, tetapi juga memastikan bahwa penggantinya memiliki kapasitas yang lebih “Jika ada pejabat yang tidak bekerja dengan baik, harus segera diganti. Tapi yang lebih penting, pastikan yang menggantikan benar-benar lebih baik,” ujar Romadhon, Kamis (6/1/2025)
Pernyataan Prabowo soal ketakutan mengecewakan rakyat harus menjadi pijakan utama dalam menyusun kebijakan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Stabilitas harga pangan, kontrol terhadap energi, serta strategi ekonomi menjadi hal yang paling ditunggu.
Romadhon menegaskan, “Ketakutan mengecewakan rakyat adalah hal yang baik, tapi rakyat lebih ingin melihat tindakan nyata.”
Di sisi lain, kritik terhadap kepemimpinan Prabowo juga terus muncul. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak terganggu dengan hinaan yang ditujukan kepadanya. Namun, menurut Romadhon, kritik bukan hanya dijawab dengan keteguhan pribadi, tetapi harus dibuktikan melalui kebijakan yang efektif.
Romadhon menilai bahwa pemerintah harus lebih aktif menjelaskan kebijakan strategisnya kepada publik. Jika pemerintah lebih proaktif dalam komunikasi, maka kontrol narasi tetap berada di tangan mereka. “Jangan sampai niat baik pemerintah justru disalahpahami karena komunikasi yang tidak efektif,” katanya.
Mengelola komunikasi kepemimpinan menjadi tantangan tersendiri. Narasi politik yang tidak dikendalikan dengan baik dapat menjadi polemik yang menghambat agenda besar pemerintah. Romadhon menegaskan bahwa transparansi dalam pengambilan keputusan sangat penting agar tidak menimbulkan spekulasi yang merugikan.
Pemerintahan Prabowo memiliki peluang besar untuk membuktikan diri sebagai pemerintahan yang tegas, cepat, dan pro-rakyat. Namun, peluang ini hanya bisa diwujudkan jika narasi yang dibangun sejalan dengan kebijakan yang dijalankan.
Masyarakat masih percaya bahwa Prabowo adalah pemimpin yang mampu membawa perubahan nyata bagi Indonesia. Namun, kepercayaan ini datang dengan harapan besar. Rakyat tidak hanya mendukung, tetapi juga siap mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berada di jalur yang benar. Jika pemerintah bekerja dengan cepat dan transparan, rakyat akan tetap berdiri bersama Prabowo untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.
