Jakarta ,– Penunjukan Mayor Jenderal TNI Novi Helmy Prasetya sebagai Direktur Utama Perum BULOG oleh Menteri BUMN Erick Thohir dinilai sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan stabilitas pangan, tetapi juga sebagai bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan pertahanan negara.
Keputusan ini muncul di tengah tantangan besar dalam sektor pangan nasional, termasuk target penyerapan 3 juta ton beras domestik, peningkatan stok cadangan beras pemerintah hingga 5 juta ton, serta rencana penghapusan impor beras pada 2025 yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut berbagai analis, ketahanan pangan merupakan bagian penting dari strategi pertahanan negara. Negara yang tidak mampu menjaga ketersediaan pangan akan mengalami kerentanan ekonomi dan sosial, yang dapat berujung pada ketidakstabilan nasional.
“Dalam kondisi geopolitik global yang tidak menentu, ketahanan pangan harus dilihat sebagai elemen pertahanan negara. Jika kita tidak mandiri dalam pangan, kita akan bergantung pada negara lain, dan itu berbahaya dalam situasi krisis,” ujar Direktur Gagas Nusantara Romadhon Jasn, Senin (10/2/2025).
Mayjen Novi Helmy Diharapkan Perkuat Tata Kelola Pangan
Sebagai perwira tinggi dengan pengalaman di bidang logistik dan strategi pertahanan, Mayjen Novi Helmy diharapkan dapat membawa kedisiplinan, efektivitas, dan ketepatan eksekusi dalam pengelolaan BULOG.
Kinerja BULOG dalam beberapa tahun terakhir menghadapi banyak tantangan, termasuk fluktuasi harga beras, distribusi yang tidak merata, serta efisiensi tata kelola stok beras nasional.
“BULOG membutuhkan figur yang tidak hanya memiliki kemampuan manajerial, tetapi juga pemahaman strategis dalam pengelolaan sumber daya nasional. Mayjen Novi Helmy memiliki rekam jejak dalam manajemen logistik, yang sangat relevan untuk memastikan distribusi pangan berjalan lancar,” ujar Romadhon.
Meski ada perdebatan mengenai status Mayjen Novi Helmy sebagai perwira aktif TNI, sejumlah pihak menilai bahwa penyesuaian regulasi bisa menjadi solusi. Jika diperlukan, pemerintah dapat mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan bagian dari pertahanan negara, sehingga posisi Dirut BULOG bisa diisi oleh perwira militer aktif.
Kebutuhan Kepemimpinan Kuat di Tengah Krisis Global
Tantangan pangan ke depan semakin besar, terutama dengan adanya perubahan iklim yang berpotensi mengganggu produksi beras dalam negeri. Pemerintah harus memastikan distribusi yang efisien, stok yang memadai, serta harga yang stabil agar ketahanan pangan tetap terjaga.
“Jika BULOG gagal menjalankan misinya, dampaknya bukan hanya ekonomi, tetapi juga Pertahanan, politik dan sosial. Oleh karena itu, figur yang mampu mengeksekusi kebijakan dengan disiplin dan strategi yang matang sangat dibutuhkan,” ujar Romadhon.
Dengan visi pemerintahan Prabowo yang menargetkan kemandirian pangan, penunjukan Mayjen Novi Helmy sebagai Dirut BULOG menjadi langkah yang berorientasi pada eksekusi kebijakan dan penguatan stabilitas nasional.
Keputusan ini memang memicu perdebatan, tetapi bagi banyak pihak, yang terpenting bukan sekadar siapa yang menjabat, melainkan bagaimana BULOG dapat menjalankan mandatnya dengan optimal.
Rakyat Tidak Mempermasalahkan, Ini Kepentingan Bangsa
Di tengah perdebatan hukum, masyarakat luas justru melihat langkah ini sebagai solusi konkret untuk mengatasi permasalahan pangan nasional. Sejumlah survei dan respons publik menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak mempermasalahkan latar belakang militer Dirut BULOG, asalkan ia mampu memastikan harga beras stabil dan stok pangan nasional aman.
“Rakyat butuh kepastian bahwa mereka bisa membeli beras dengan harga yang wajar, bukan perdebatan politik yang berkepanjangan. Jika kepemimpinan baru BULOG bisa membawa perbaikan nyata, masyarakat pasti mendukung,” terang Romadhon.
Kebijakan ini juga didukung oleh berbagai kalangan yang memahami bahwa ketahanan pangan bukan sekadar persoalan administratif, tetapi bagian dari pertahanan negara yang lebih luas.
“Jika kebijakan ini bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan lebih kuat dan rakyat tidak lagi terbebani oleh kenaikan harga pangan, maka sudah seharusnya kita mendukung langkah ini. Tidak ada yang lebih penting daripada kepentingan bangsa,” Pungkas Romadhon.
Saat ini, yang dibutuhkan bukan sekadar perdebatan hukum, tetapi solusi nyata untuk ketahanan pangan. Pemerintah telah mengambil langkah tegas, dan rakyat akan menilai hasilnya berdasarkan kinerja BULOG di bawah kepemimpinan Mayjen Novi Helmy.
