Jakarta – Polemik dugaan Kasus korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih saja belum terselesaikan. Bahkan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) masih terus memanggil dan memeriksa beberapa oknum yang diduga ikut terlibat.
Pada Kamis, 13 Juni 2024, KPK menahan satu orang tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Diketahui, tersangka tersebut bernama Yofi Oktarisza, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas 1 Jawa Bagian Tengah, yang saat ini telah berganti nama menjadi BTP Kelas 1 Semarang.
Penetapan tersangka dan penahanan terhadap Yofi adalah hasil pengembangan dari perkara sama yang menjerat pengusaha Dion Renato Sugiarto (DRS) yang memberi suap kepada PPK BTP Semarang, Bernard Hasibuan (BH) dan Putu Sumarjaya (PS).
Sebelumnya, pada tanggal 27 Juli 2023 KPK RI memeriksa dua orang anggota DPR RI sebagai saksi kasus dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Hal itu diungkapkan Tomi Dermawan, Mahasiswa sulawesi tenggara yang berada di Jakarta dalam pernyataan resminya. Rabu (13/11/2024).
Tomi Dermawan menyebutkan adanya dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPR RI berinisial RB yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sulawesi Tenggara (Sultra).
“Ada indikasi kuat bahwa aliran dana ‘fee’ proyek tersebut melibatkan oknum anggota DPR RI berinisial RB. Hal ini diharapkan menjadi fokus perhatian dan penyelidikan lebih lanjut oleh KPK,” ujar Tomi Dermawan.
Ia juga mengatakan bahwa pada bulan Juli 2023 lalu, 3 saksi di hadirkan pada kasus ini termasuk anggota DPR RI inisial ‘RB’.
Lanjut ia menerangkan dugaan keterlibatan oknum anggota DPR ini menambah daftar panjang pihak yang disorot dalam kasus ini.
“KPK harus terus mendalami peran serta keterlibatan berbagai pihak termasuk anggota DPR RI Dapil Sultra ini, yang dianggap memiliki kaitan dengan praktik suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur perkeretaapian”. Tegasnya
Kasus ini menjadi sorotan publik mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan sektor perkeretaapian dan pentingnya transparansi dalam pengelolaannya.
Lanjut Tomi menegaskan penelusuran terhadap dugaan aliran dana korupsi yang melibatkan oknum DPR RI diharapkan dapat membuka tabir gelap praktik kotor dalam proyek-proyek strategis pemerintah.
“KPK diharapkan segera mengumumkan hasil pengembangan penyelidikan terhadap oknum berinisial RB dan pihak-pihak lain yang diduga turut menerima aliran dana suap. Publik menunggu langkah tegas dari KPK dalam menjaga integritas dan akuntabilitas proyek pembangunan nasional”. Imbuhnya
Terakhir mahasiswa sultra yang juga Kader Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Jakarta itu mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung KPK RI dan kejagung RI
“Benar, dalam waktu dekat ini kami akan melakukan aksi demontrasi menuntut KPK RI dan kejagung RI untuk kembali memeriksa dugaan keterlibatan oknum anggota DPR RI Dapil Sultra ini, dan meminta transparansi hasil pemeriksaan dan keberlanjutan penanganan kasusnya”. Tutupnya
Sementara itu, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi ke pihak terkait. (Red)
