IMPH-SULTRA Mendesak Bareskrim Polri Agar Mengusut Dugaa Gratifikasi Yang di Lakukan Kapolres Kolut dan Kepala Syabandar KUUP Kelas III Kolaka

BERITA66 Dilihat

IMPH-SULTRA Mendesak Bareskrim Polri Agar Mengusut Dugaan Grativikasi Yang Dilakukan Kapolres Kolut dan Kepala Syabandar KUPP kelas III Kolaka.

 

Jakarta, Ikatan mahasiswa peduli hukum-Sulawesi tenggara (IMPH-SULTRA) Mendesak Bareskrim Polri Agar Segera Mengusut Dugaan Grativikasi Yang dilakukan Kapolres Kolaka Utara dan Kepala Syabandar KUPP kelas III kolaka yang kerap menerima royalti dari penambang-penambang ilegal dengan label “dana kordinasi”.

 

Rendy Salim Selaku Ketua Umum IMPH-SULTRA Mengatakan “Berdasarkan dari beberapa sumber data yang kami himpun,Kapolres Kolaka Utara Yang di Duga kerap menerima Royalti dari penambang-penambang ilegal yang beraktivitas di wilayah IUP PT.Kurnia teknik Jayatama (KTJ) dan Eks PT.Pandu Citra Mulia (PCM) diduga Melalui Bapak (B) dan Ibu (D)Senilai $0,8 /MT”Terangnya kepada awak media.

 

Penambang-Penambang Ilegal yang beroprasi di WIUP PT.KTJ dan Eks.PT.PCM di desa Latowu,Kec.Batu puti,kabupaten Kolaka utara,provinsi Sulawesi Tenggara itu kerap di Back’up Oleh Kapolres Kolaka Utara.

 

“Kapolres Kolaka Utara Hari ini Kuat Memback’up Penambang-Penambang ilegal yang melakukan aktivitas di WIUP PT.KTJ dan Eks. PT.PCM,kenapa hal itu kemudian terjadi karna kapolres kolaka utara kerap menerima aliran dana kordinasi senilai $0,8/MT” Tegas Rendy

Baca Juga :   Polri Salurkan Bantuan Air Bersih Atasi Kekeringan di Grobogan

 

Dengan grativikasi yang dilakukan kapolres kolut itu sudah melanggar kode etik propesi polri.

 

“Ini jelas sudah melanggar kode etik Sebagaimana dicantumkan dalam pasal 13 ayat(1), pasal 14 ayat(1) huruf b P No.1 tahun 2003 dan pasal 1 ayat(1) huruf e Perkap nomor 14 tahun 2011 tentang Kode etik Profesi Polri,”tutur rendy

 

Selain Kapolres Kolaka Utara,Kepala Syabandar KUPP kelas III kolaka juga kuat menerima royalti dari penambang-penambang ilegal yang beroprasi di WIUP PT.KTJ dan Eks.PT.PCM.

 

“Bukan Hanya Kepolres yang kerap menerima Royalti,tapi Kepala Syabandar KUPP kelas III kolaka juga kami duga kuat menerima aliran dana kordinasi dari penambang ilegal yang beroprasi di WIUP PT.KTJ dan Eks. PT.PCM Melalui Pak (B) dan Ibu (D) Senilai $1 /M.

 

lanjut_,dengan royalti yang didapatkan senilai $1/mt. Kepala syabandar KUPP Kelas III Kolaka maka akan dengan mudah mengeluar Izin Surat Persetujuan Berlayar (SPB) terhadap kapal-kapal tongkang yang sandar di jety PT.Kurnia Mining Resources (KMR) yang memuat ore illegal hasil dari penambangan di WIUP PT.KTJ dan Eks. PT.PCM”terang Rendy

Baca Juga :   Tingkatkan Profesionalisme, Prajurit Lanal Palembang Laksanakan Latihan VBSS

 

IMPH-SULTRA mendesak Bereskrim agar mengusut dugaan grativikasi yang di lakukan kapolres dan kepala syabandar dengan penambang-penambang ilegal.

 

“Maka dari itu kami Meminta Bareskrim Polri agar jangan diam dan tutup mata tentang apa yang terjadi hari ini,bahwa Kapolres kolaka utara dan kepala syabandar kolaka itu hari secepatnya ditindak karna sudah merusak moralitas aparatur sipil negara (ASN) dan juga berpotengsi merugikan negara”tegas rendy

 

IMPH-SUlTRA dalam beberapa hari ini akan melaporkan kedua instansi ASN tersebut kepada Bereskrim mabes polri dan kejagung RI terkait dugaan grativikasi yang dilakulan Kapolres Kolut dan kepala Syabandar KUPP kelas III kolaka dengan penambang-penambang ilegal.

 

“dari pihak kami IMPH-SULTRA akan menyodorkan laporan beserta bukti-bukti yang kami himpun di bareskrim mabes polri dan kejagung RI terkait dugaan grativikasi yang dilakukan oleh Kapolres dan syabandar kolaka dengan penambang-penambang ilegal di wilayah WIUP PT.KTJ dan Eks.PT.PCM” tutup rendy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *