Bombana – Pembebasan dua orang yang diduga sebagai pengguna sabu oleh Polres Bombana memicu kecurigaan adanya keterlibatan oknum aparat dalam kasus ini. Dugaan praktik tidak transparan dalam penegakan hukum semakin mencuat setelah kedua terduga pelaku yang sebelumnya diamankan oleh pihak Kodim 1431/Bombana justru dilepaskan.
Kasus ini bermula saat personel Kodim 1431/Bombana melakukan penggerebekan di Desa Tappoe, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Minggu (16/03/2025).
Dalam operasi tersebut, aparat berhasil mengamankan dua pria berinisial JA (32), warga Desa Laea, Kecamatan Poleang Timur, dan RH (24), warga Desa Tappoe, Kecamatan Poleang Timur, yang diduga sebagai pengguna narkotika jenis sabu.
Setelah penggerebekan, Kodim 1431/Bombana menyerahkan kedua terduga pelaku ke Polres Bombana untuk diproses lebih lanjut. Namun, keputusan Polres untuk membebaskan mereka justru menimbulkan polemik dan reaksi keras dari berbagai pihak.
Ketua Umum Himpunan Aktivis Muda (HAM) Cabang Jakarta Raya, Egit Setiawan, menilai bahwa pembebasan tersebut mengindikasikan adanya dugaan “main mata” antara aparat dan pelaku.
“Jika terbukti ada keterlibatan oknum dalam pembebasan para pelaku, ini menjadi preseden buruk bagi upaya pemberantasan narkoba yang selama ini diperjuangkan oleh berbagai pihak,” ujar Egit.
Menurutnya, tindakan seperti ini hanya akan memperburuk situasi peredaran narkoba di Bombana serta merusak integritas aparat penegak hukum.
“Kami mendesak agar penyelidikan internal dilakukan secara transparan. Jika ada bukti yang cukup, maka pihak-pihak yang terlibat harus diusut dengan tegas,” tegasnya.
Kritik terhadap Polres Bombana terus berkembang, dengan banyak pihak menuntut keadilan dan transparansi dalam proses hukum tanpa adanya intervensi. Kasus ini juga semakin memperburuk citra Polres Bombana, yang sebelumnya sudah mendapat sorotan terkait penanganan peredaran narkoba di wilayah tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya mengonfirmasi Polres Bombana untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait kasus ini.
