JAKARTA,- Gelombang aksi unjuk rasa belakangan ini tidak hanya mencerminkan keresahan publik, melainkan juga memperlihatkan wajah asli para wakil rakyat. Di saat massa turun ke jalan, menyuarakan beban hidup akibat pajak dan kebijakan negara yang kian menekan, kursi-kursi DPR justru kosong dari kepekaan. Mereka absen, seolah tak terlibat dalam api yang menyala di tengah rakyat. Namun begitu ada korban jatuh, mendadak mereka muncul, berbaris, dan berebut sorotan kamera.
Ironi ini menjadi potret kegagalan politik. Rakyat melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana politisi lebih sigap mendatangi rumah sakit ketimbang ruang sidang atau forum kebijakan. Bukan karena nurani, melainkan karena panggung politik yang menggiurkan. Kehadiran mereka di depan kamera, lebih kuat daripada kehadiran mereka di depan rakyat yang menuntut hak.
Dampaknya jelas: publik marah. Data menunjukkan eskalasi aksi semakin besar. Ribuan mahasiswa, buruh, petani, nelayan, hingga guru bergabung dalam barisan demonstrasi. Mereka bukan sekadar menolak satu-dua aturan, tapi menolak cara negara ini dipimpin. Saat rakyat menanggung beban pajak, harga beras masih melambung, dan BPJS tidak berpihak, anggota dewan malah tampil dengan ucapan ngawur yang justru memicu eskalasi.
Kaukus Muda Indonesia (KMI) menilai kondisi ini sebagai alarm keras. Bukan sekadar aksi jalanan, tetapi gerakan sosial yang lahir dari frustrasi. “Para politisi sudah kehilangan etika dan moral. Jika mereka masih punya kehormatan, seharusnya mundur sebelum rakyat memaksa,” tegas Ketua Umum KMI, Edi Homaidi, Sabtu (30/8/2025) di Jakarta.
Fakta di lapangan juga bicara. Polisi yang menjadi garda depan justru harus berjibaku menahan amarah massa. Mereka berada di posisi serba salah: mengamankan demo tapi menjadi sasaran kemarahan. Akibatnya, aparat pun ikut jadi korban, sementara DPR yang mestinya berdialog justru menghilang. Publik menyaksikan betapa aparat dikorbankan demi menutupi kegagalan politikus Senayan.
KMI menambahkan, fenomena ini adalah bukti nyata DPR sudah gagal menjalankan mandat rakyat. “Gerakan ini bukan akhir, melainkan awal. Rakyat akan menuntut lebih keras karena mereka melihat dewan tidak bekerja becus,” kata Edi Homaidi. Ia menyebut, ketidakhadiran wakil rakyat di tengah krisis justru memperbesar ketidakpercayaan publik.
Kemarahan rakyat bukan tanpa dasar. Survei sejumlah lembaga menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR terus merosot, bahkan di bawah 50 persen. Ini rekor buruk. Negara tidak bisa dibiarkan dipimpin oleh lembaga yang kehilangan legitimasi. Setiap ucapan ngawur yang keluar dari mulut politisi, dan berjoget ria di DPR, hanya menambah bahan bakar bagi gelombang protes berikutnya.
Bagi KMI, tuntutan rakyat jelas: mundur. “Itu lebih terhormat daripada berpura-pura peduli di atas penderitaan rakyat,” kata Edi. Pernyataan ini sejalan dengan suara mayoritas demonstran yang menegaskan bahwa negeri ini sudah sakit, dan DPR adalah salah satu sumber penyakitnya.
Aksi ke depan tak bisa dihindari. Gelombang lanjutan akan muncul, lebih besar, lebih marah. Rakyat telah kehilangan sabar. Jika DPR terus bungkam dan lebih sibuk mencari muka ketimbang memperbaiki kebijakan, maka satu-satunya jawaban dari rakyat adalah perlawanan. Negeri ini sudah terlampau lama dibiarkan dalam tangan yang salah.
