Jakarta || Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Konawe Jakarta menggelar aksi demonstrasi di depan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri), Kamis, 7 Agustus 2025. Mereka mendesak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi, bahkan mencopot Kapolres Konawe, Sulawesi Tenggara, atas dugaan pembiaran terhadap berbagai pelanggaran hukum di wilayah tugasnya.
Koordinator aksi, Abdi Aditya, dalam keterangannya kepada media, menilai Kapolres Konawe gagal menegakkan supremasi hukum. Ia menuding kepolisian setempat melakukan pembiaran terhadap maraknya aktivitas tambang pasir ilegal serta peredaran narkoba di kawasan pertambangan Kabupaten Konawe.
“Kapolres Konawe seolah tutup mata terhadap tambang ilegal dan peredaran obat-obatan terlarang. Bahkan kami menduga, ada keterlibatan langsung dalam membackup aktivitas tersebut,” ujar Abdi lantang.
Lebih jauh, Abdi mengungkapkan dugaan bahwa Kapolres Konawe juga terlibat dalam membekingi aktivitas penarikan kendaraan oleh debt collector dari sejumlah perusahaan pembiayaan yang beroperasi di Konawe. Penarikan tersebut, menurutnya, kerap dilakukan secara paksa tanpa prosedur hukum yang sah.
“Banyak masyarakat yang mengeluhkan aksi debt collector yang bertindak layaknya preman. Ironisnya, kepolisian justru berpihak pada perusahaan, bukan pada keadilan,” jelas Abdi.
Ia menilai keberpihakan tersebut sebagai bentuk kegagalan institusional yang mencoreng nama baik kepolisian di mata publik.
Abdi juga menyayangkan pernyataan Kapolres Konawe saat dikonfirmasi media terkait kritik yang dilayangkan publik. Menurutnya, pernyataan Kapolres justru menunjukkan ketidakmatangan sebagai seorang pemimpin hukum.
“Beliau mengatakan ‘Semoga pernyataan saya bisa mengurangi dosa saya’. Apa itu pantas diucapkan oleh seorang penegak hukum? Ini sangat memalukan,” kata Abdi geram.
Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Konawe Jakarta menyatakan akan melanjutkan tekanan melalui jalur resmi. Mereka berencana melaporkan Kapolres Konawe ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri.
“Kami mendesak Kapolri segera bertindak. Jika tidak ada respons, kami akan menempuh langkah hukum dan aksi lanjutan. Negara tidak boleh kalah oleh pembiaran dan penyimpangan institusional,” tutup Abdi.
Sementara itu sampai berita ini ditayangkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kapolres terkait tudingan aliansi mahasiswa tersebut.
Laporan: Red.
