Jakarta (detikj) – Sengketa administratif empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara mereda setelah Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi penemuan dan klarifikasi dokumen Mendagri Nomor 300.2.2-2138/2025, memastikan keempat pulau—Lipan, Panjang, Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang—masuk wilayah Aceh .
Respon cepat Dasco atas wacana kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% juga meredam kegelisahan publik. Lewat koordinasi dengan pemerintah, ia menegaskan tarif PPN untuk bahan pokok dan jasa penting tetap 11%, menahan gejolak sentimen konsumen .
Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, memuji langkah ini sebagai bukti politik responsif. “Pak Dasco menampilkan preseden bagaimana parlemen bisa meredam keresahan rakyat, bukan justru menambah keruwetan,” ujarnya di Jakarta, Jumat (20/6)
Isu utama berikutnya adalah produktivitas legislatif. Sejak Oktober 2024, DPR di bawah kepemimpinan Dasco telah mengesahkan 15 RUU strategis, termasuk RUU Perampasan Aset dan UU Cipta Kerja revisi .
Romadhon menambahkan, “Keberhasilan ini menandai sinergi nyata antara eksekutif dan legislatif. Dasco memastikan pembahasan RUU berjalan inklusif, bukan sekadar pemaksaan suara mayoritas.”
Publik juga mengapresiasi keterbukaan data. Menurut survei internal Gagas Nusantara (Mei 2025), 65% responden menilai kinerja DPR lebih progresif dibanding periode sebelumnya, menunjukkan efektivitas gaya kepemimpinan Dasco.
Isu ketiga menyentuh diplomasi parlemen. Saat kunjungan ke luar negeri, Dasco memimpin delegasi yang menjajaki kerja sama bilateral, memperkuat citra Indonesia sebagai mitra tepercaya di kancah global.
Koordinasi lintas lembaga juga membentang ke ranah diplomasi parlemen.“Dasco sukses menyeimbangkan kepentingan partisan dan nasional, suatu prestasi langka di era polarisasi.”
Romadhon menegaskan, “Dialog lintas partai yang digagas Dasco tidak hanya menyelamatkan RUU, tapi juga menjaga kepercayaan publik pada DPR.”
Momentum ini harus dipertahankan. Dengan segala capaian, Dasco kini menjadi pilar penyeimbang yang mempersatukan kekuasaan dan aspirasi rakyat, mengokohkan harmoni politik di era Prabowo Subianto.
