Konawe – Puluhan massa yang tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Aktivis Mahasiswa Konawe Raya (PB HAM Konawe Raya) menggelar aksi protes di Kantor Bupati Konawe dan Gedung DPRD Konawe. Mereka menyoroti penggunaan jalan umum sebagai jalur hauling oleh PT. Modern Cahaya Makmur (MCM) di Kecamatan Puriala, Kabupaten Konawe.
Ketua PB HAM Konawe Raya, Supril, dalam orasinya menyampaikan bahwa aktivitas PT. MCM yang menggunakan jalan umum untuk hauling dengan muatan melebihi kapasitas yang ditentukan telah merugikan masyarakat dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk segera menghentikan aktivitas hauling PT. MCM di jalan umum. Muatan yang melebihi kapasitas telah merusak infrastruktur jalan dan membahayakan keselamatan masyarakat,” tegas Supril saat diwawancarai di lokasi aksi.
Selain itu, PB HAM Konawe Raya juga menuntut agar izin rekomendasi penggunaan jalan umum oleh PT. MCM yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Konawe segera dicabut.
Mereka juga meminta agar dispensasi yang dikeluarkan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BP2JN) Kendari diperiksa karena diduga terjadi kesalahan prosedural.
“Kami menduga ada kesalahan prosedural dalam penerbitan dispensasi oleh BP2JN Kendari. Oleh karena itu, kami meminta instansi terkait untuk melakukan pemeriksaan secara transparan dan akuntabel,” tambahnya.
Tak hanya itu, dalam aksinya, PB HAM Konawe Raya juga meminta agar 9 kepala desa di lingkar tambang Kecamatan Puriala diperiksa. Mereka diduga menerima kompensasi bulanan dari perusahaan, namun dana tersebut tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat serta tidak ada keterbukaan dalam penggunaannya.
“Kami meminta aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan memeriksa para kepala desa yang diduga menerima kompensasi dari PT. MCM. Dana tersebut seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan pribadi,” kata Supril.
Aksi yang berlangsung di dua lokasi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian guna memastikan situasi tetap kondusif. Massa aksi berjanji akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan tegas dari pemerintah daerah dan instansi terkait.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT. MCM dan instansi terkait belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh PB HAM Konawe Raya.
