Jakarta – Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sulawesi Tenggara (Sultra) bersama Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21N), yang tergabung dalam Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi), kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada Rabu, (26/11/2025).
Aksi ini merupakan bentuk desakan lanjutan agar KPK segera menuntaskan berbagai kasus dugaan korupsi yang dinilai mandek, khususnya yang diduga menyeret oknum anggota DPR RI dari Dapil Sulawesi Tenggara berinisial RB, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Dalam aksi tersebut, Formasi mendesak KPK agar segera memanggil dan memeriksa RB serta mantan Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Wilayah IV Kendari, yang diduga terlibat dalam praktik suap, pungli, serta penyalahgunaan kewenangan dalam proyek-proyek strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Sulawesi Tenggara.
Ketua Umum Himpunan Pemuda 21 Nusantara, Arnol Ibnu Rasyid, mengatakan bahwa nama RB bukanlah nama baru dalam radar pemberantasan korupsi KPK. Ia menyinggung bahwa RB pernah terseret dalam kasus suap pembangunan dan pemeliharaan Jalur Kereta Api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
“Kasus ini sudah lama bergulir. RB telah diperiksa oleh KPK RI, namun sampai sekarang status hukumnya belum jelas. RB belum juga ditetapkan sebagai tersangka, padahal sejumlah saksi dan aliran dana sudah pernah terungkap,” ujar Arnol.
Ia menegaskan bahwa dugaan keterlibatan RB tidak hanya terkait kasus DJKA Kemenhub, tetapi juga muncul dalam proyek-proyek lain yang berada di bawah pengawasan Komisi V DPR RI.
Arnol menyebut bahwa hari ini Formasi membawa tiga kasus besar yang diduga melibatkan RB, yakni kasus suap proyek Jalur Kereta Api, kasus pungli dan dugaan korupsi proyek P3-TGAI (Proyek Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi), serta kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Susun dan bantuan beda rumah.
Direktur Ampuh Sultra, Hendro Nilopo, menambahkan bahwa Formasi juga mendesak KPK membuka kembali kasus suap di DJKA dan Kemenhub. Menurut informasi yang mereka terima, KPK tengah memperdalam kembali perkara tersebut.
“Kami mendapatkan informasi bahwa KPK sedang mengembangkan kembali kasus suap DJKA. Harapan kami, nama RB segera diumumkan sebagai pihak yang terlibat dan ditetapkan sebagai tersangka,” tegas Hendro.
Hendro juga meminta agar eks Kepala BWS Wilayah IV Kendari ikut diperiksa, mengingat sejumlah proyek PUPR di bawah balai tersebut turut menuai dugaan penyimpangan.
Terkait kasus P3-TGAI, Formasi mengklaim telah mengantongi data lengkap dari berbagai lokasi proyek di Sulawesi Tenggara, termasuk di Konawe Selatan. Mereka menduga adanya pemotongan anggaran oleh pihak-pihak tertentu sehingga kelompok petani yang menjadi pelaksana proyek tidak menerima dana penuh.
Dari pagu anggaran sebesar Rp195 juta per titik, kelompok petani diduga menerima dana tidak utuh. Hal ini menyebabkan pekerjaan proyek dilakukan secara asal-asalan, tidak sesuai petunjuk teknis, dan menggunakan material yang tidak sesuai standar.
“Kami menduga dana proyek sudah dipotong sebelum sampai ke kelompok petani. Ini yang menyebabkan kualitas proyek buruk dan banyak yang tidak sesuai juknis. Seluruh data sudah kami pegang,” jelas Hendro.
Ia menilai kondisi proyek P3-TGAI di Sultra sangat timpang jika dibandingkan dengan daerah lain, padahal anggaran nasionalnya sama.
Formasi menegaskan bahwa KPK harus segera membuka kembali seluruh kasus yang diduga melibatkan RB serta memeriksa para pejabat yang terlibat dalam rantai suap dan penyalahgunaan anggaran.
“Tidak boleh ada perlakuan istimewa. Semua yang berpotensi terlibat harus diperiksa, baik legislatif maupun pejabat teknis di lapangan,” tegas Arnol.
Aksi demonstrasi ditutup dengan komitmen Formasi bahwa mereka akan terus mengawal proses hukum hingga KPK mengumumkan perkembangan terbaru dari kasus-kasus tersebut.
