Bekasi, detikj – Cikarang, pusat industri Kabupaten Bekasi dengan lebih dari 7.500 pabrik, menghasilkan limbah non-B3 seperti logam, plastik, dan kardus yang bernilai hingga Rp 10 miliar per bulan per perusahaan besar. Namun, limbah ini kerap memicu ketegangan antar kelompok masyarakat yang berkepentingan, mengganggu iklim investasi dan memperburuk pencemaran lingkungan, seperti di Kali Cikarang.
Pencemaran akibat pengelolaan limbah yang buruk menjadi isu serius. Data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menyebutkan hanya 40 persen dari sekitar 100 pengelola limbah membuang residu ke tempat pembuangan akhir resmi. Sisanya sering dibakar atau dibuang ke sungai, merusak ekosistem. Persaingan antar kelompok masyarakat terkait pengelolaan limbah juga kerap terjadi, menambah kompleksitas masalah.
Limbah non-B3 memiliki potensi ekonomi besar, namun pengelolaannya sering tidak transparan. Proses penunjukan pihak pengelola limbah oleh perusahaan cenderung tertutup, memicu persaingan antar kelompok masyarakat yang ingin memanfaatkan nilai ekonomi limbah. Hal ini menantang perusahaan untuk mematuhi regulasi, seperti Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2021.
Kaukus Muda Indonesia (KMI) hadir sebagai fasilitator untuk mengatasi masalah ini. Di bawah kepemimpinan Edi Homaidi, KMI berkomitmen mempromosikan pengelolaan limbah non-B3 yang transparan dan berkelanjutan. “Kami ingin limbah menjadi peluang ekonomi, bukan sumber konflik,” ujar Edi yang juga eksponen aktivis HMI, Minggu (6/7).
KMI berencana mengajak dan mengadakan audiesi, bekerjasama adakan pelatihan untuk perusahaan dan masyarakat guna meningkatkan pemahaman tentang daur ulang.
Ketegangan terkait limbah sering melibatkan berbagai kelompok masyarakat yang berupaya mengelola limbah untuk keuntungan ekonomi. Insiden di PT Hyundai pada 2021, misalnya, menunjukkan bagaimana persaingan ini dapat mengganggu operasional perusahaan. Tanpa mekanisme pengelolaan yang jelas, limbah non-B3 berisiko memperparah pencemaran, seperti residu plastik yang mencemari sungai atau udara akibat pembakaran ilegal.
KMI mengusulkan pendekatan ekonomi sirkuler untuk mengubah limbah non-B3 menjadi bahan baku bernilai. Melalui kerja sama dengan perusahaan, KMI mendorong pendirian pusat daur ulang komunitas yang dikelola masyarakat lokal. Program ini terinspirasi dari keberhasilan pengolahan limbah plastik menjadi paving block di Bandung, yang dapat direplikasi di Cikarang untuk mendorong ekonomi hijau.
Pengelolaan limbah yang tidak memadai juga berdampak pada kesehatan masyarakat. Pencemaran Kali Cikarang, misalnya, menyebabkan keluhan warga tentang kualitas air dan udara. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang memastikan semua pihak, termasuk kelompok masyarakat, bekerja secara terbuka dan sesuai regulasi untuk mengelola limbah tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
Edi mengajak perusahaan di kawasan industri Jababeka dan MM2100 untuk mendanai pusat daur ulang melalui dana CSR. Pelatihan kewirausahaan berbasis limbah juga akan digelar untuk pemuda Cikarang, mengajarkan cara mengolah limbah menjadi produk kreatif, seperti kerajinan atau furnitur. KMI optimistis pendekatan ini dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi ketegangan sosial.
Konflik pengelolaan limbah sering dipicu oleh kurangnya transparansi dalam penunjukan pengelola. Untuk mengatasinya, diperlukan sistem tender terbuka yang melibatkan semua pihak secara adil. Dengan begitu, potensi ekonomi limbah dapat dinikmati masyarakat luas tanpa memicu persaingan yang merugikan, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan di Cikarang.
KMI menyerukan kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat untuk mewujudkan Cikarang sebagai kawasan industri hijau. Forum publik bertajuk “Cikarang Green Industry Summit” akan digelar pada Agustus 2025, mengundang Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan, dan kelompok masyarakat. “Bersama, kita wujudkan Cikarang yang bersih dan produktif,” pungkas Edi Homaidi dari KMI.
