Jakarta || Skandal pertambangan PT. Tonia Mitra Sejahtera (TMS) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memicu kegelisahan publik. Sejak mulai beroperasi dan mengekspor ore nikel pada 2019, PT. TMS disebut telah meninggalkan jejak kerusakan lingkungan yang masif dan mengancam ruang hidup warga.
Arnol Ibnu Rasyid, Ketua Himpunan Pemuda 21 Nusantara (HP21Nusantara), menekankan bahwa skandal ini bukan soal pelanggaran lingkungan semata, tetapi juga contoh kejahatan terorganisir yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen perampasan sumber daya negara.
“Ini bukan hanya soal pelanggaran lingkungan, tetapi kejahatan terorganisir yang menjadikan kekuasaan sebagai instrumen perampasan sumber daya negara,” tegas Arnol dalam pernyataan resminya kepada media, Kamis (26/6/2025).
Pihaknya juga menyoroti struktur kepemilikan PT. TMS yang diduga terkait erat dengan keluarga Gubernur Sultra, Mayjen (Purn) Andi Sumangerukka. Berdasarkan data yang dihimpun, sebagian besar saham PT. TMS berada di bawah kendali putri gubernur, sedangkan sebagian kecil lainnya tercatat atas nama istri gubernur.
Arnol bersama konsorsium beberapa waktu lalu telah mendesak Kejaksaan Agung dan KPK untuk segera memeriksa Anak dan istri Gubernur Sultra, yang diduga sebagai aktor intelektual di balik bisnis tambang ini.
Aksi itu juga mendapat dukungan dari Forum Komunikasi Mahasiswa Hukum Sultra (FKMH Sultra), yang menuntut pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. TMS dan pemulihan ruang hidup masyarakat Kabaena.
Arnol juga mempertegas bahwa pihaknya tidak hanya mendorong pemeriksaan di tingkat penegak hukum, tetapi juga pertanggung jawaban politis dari Partai Gerindra.
“Selain Kejagung dan KPK, kami juga akan bertandang ke DPP Partai Gerindra pada Senin, 30 Juni 2025, guna mendesak pemberian sanksi tegas hingga pemecatan dari struktur partai bagi Andi Sumangerukka bila terbukti terlibat dalam dugaan skandal ini,” tegas Arnol.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari PT. TMS maupun dari pihak terkait dari berbagai dugaan tersebut.
Skandal ini terus menguji integritas penegak hukum dan partai politik yang seharusnya berdiri di garda depan dalam memperjuangkan keadilan bagi masyarakat dan pemulihan ekosistem Pulau Kabaena.
