Detikdjakarta.com Jakarta, 24 Juli 2024 – Stop Tuberculosis Partnership Indonesia (STPI) dengan dukungan Stop TB Partnership Global mengadakan sosialisasi hasil implementasi dan membagikan hasil pembelajaran daerah terkait hasil advokasi Public-Private Mix (PPM). Acara yang bertajuk “Diskusi Nasional: Lika-liku Public-Private Mix (PPM)” dikemas dalam drama musikal dan film dokumenter yang diadakan pada Rabu, 24 Juli 2024 di Soehanna Hall Jakarta, dan juga ditayangkan secara langsung di YouTube STPI.
Mengingat masih adanya kesenjangan dalam hal penemuan kasus, pelaporan kasus hingga kualitas pelayanan TBC, Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Menurut studi Patient Pathway Analysis (2017), 74% masyarakat lebih memilih mengakses layanan di fasilitas kesehatan swasta. Alasan masyarakat lebih memilih fasilitas pelayanan kesehatan swasta adalah karena akses yang lebih mudah dibandingkan dengan fasilitas kesehatan publik atau milik pemerintah. Hal ini semakin mendorong perlunya pendekatan District-based Public Private Mix (DPPM) atau kerjasama antara fasilitas kesehatan swasta dan pemerintah untuk menyukseskan program penanggulangan TBC.
“Pemerintah sudah berupaya memperkuat eliminasi TBC dengan pendekatan Public Private Mix (PPM) dan kolaborasi lintas sektor. STPI telah mencoba mendukung upaya tersebut melalui advokasi PPM di 9 daerah dengan penguatan kapasitas pemerintah daerah, mobilisasi anggaran, dan penguatan jejaring PPM,” terang dr. Nurul Luntungan, MPH selaku Ketua Yayasan STPI.
dr. Henry Diatmo, MKM selaku Direktur Eksekutif STPI, menyampaikan pembelajaran advokasi PPM di 9 daerah. “Pemerintah daerah diharapkan hadir untuk memberikan kebijakan yang mendukung, membuat rencana aksi daerah yang menjadi acuan dalam perencanaan dan penganggaran di daerah, serta membuat mekanisme jejaring kerja dan kemitraan antara Puskesmas dengan Dokter Praktik Mandiri, Klinik Pratama, masyarakat termasuk lurah/camat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) non-kesehatan, pihak swasta, dan media,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, dr. Imran Pambudi, MPHM selaku Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Kemenkes RI, menyampaikan bahwa strategi PPM bertujuan untuk meningkatkan pelayanan TBC di setiap daerah, sehingga mengurangi keluhan yang sering muncul di masyarakat. “Kejadian bolak-balik RS-Puskesmas-Klinik dan sebaliknya adalah kenyataan yang kita alami saat ini. Dengan strategi PPM, diharapkan bisa mengurangi lika-liku tersebut, namun tentu masih harus terus diperkuat dengan kebijakan yang memadai di setiap daerah,” ujar dr. Imran.
Terkait penguatan kebijakan di daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) sedang mendorong setiap daerah untuk mengeluarkan kebijakan tentang penanggulangan TBC. “Dampaknya luar biasa, kepala daerah mulai aware dan meminta kepala dinas kesehatan daerah untuk catch up ke program TBC,” tambah dr. Imran Pambudi.
Meskipun dorongan advokasi yang STPI lakukan saat ini sudah berakhir, bukan berarti strategi PPM ini usai. Masih harus terus dijalankan karena banyak pembelajaran yang bisa dipetik dan diadopsi. Harapannya, program penguatan PPM ini bisa terus dijalankan dalam mendukung eliminasi TBC 2030.
**Stop TB Partnership Indonesia**
**Tentang Stop TB Partnership Indonesia**
Yayasan Kemitraan Strategis Tuberkulosis Indonesia atau Stop TB Partnership Indonesia (STPI) meyakini bahwa eliminasi tuberkulosis (TBC) di Indonesia bisa dicapai dengan dilandasi kemitraan yang kuat antara unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat. STPI dimulai sebagai forum kemitraan kemudian menjadi Yayasan pada 2018. STPI bersama para mitra strategis memprakarsai upaya advokasi ke berbagai sektor untuk mempengaruhi kebijakan TBC secara nasional, membangun model tata kelola penanganan TBC lintas sektor di kabupaten dan desa, serta mengkampanyekan isu TBC di media sosial dan media massa. STPI tetap memfasilitasi kegiatan forum yang menjadi wadah bagi lebih dari 120 organisasi dan individu peduli TBC di Indonesia.
