Detikdjakarta, Bali — Mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra, menjadi sorotan menjelang Muktamar VI PBB yang berlangsung di Bali pada 13-15 Januari 2025. Ia nodiduga menggunakan pengaruhnya sebagai pejabat pemerintah untuk mendukung keponakannya, Gugum Ridho Putra, mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PBB periode 2025-2030.
Indikasi dukungan tersebut terlihat dari berbagai baliho dan spanduk yang terpampang di sekitar lokasi Muktamar. Pesan-pesan dalam atribut tersebut mengarah pada dukungan untuk Gugum, termasuk slogan yang menyerukan regenerasi kepemimpinan di tubuh partai. Beberapa pihak mempertanyakan apakah pemasangan atribut itu merupakan bagian dari kampanye terselubung yang melibatkan Yusril.
Selain itu, langkah ini dinilai bertentangan dengan posisi strategis Yusril sebagai penasihat hukum di pemerintahan Prabowo Subianto sekaligus Menteri Koordinasi Kumham Imipas RI. Pengamat menilai dukungan terhadap Gugum berpotensi menimbulkan kesan bahwa Yusril memanfaatkan jabatannya untuk memperkuat posisi keluarganya di PBB.
Hingga kini, Yusril belum memberikan tanggapan resmi terkait tuduhan tersebut. Namun, beberapa pendukungnya membela langkah tersebut sebagai bentuk regenerasi kepemimpinan di partai yang telah lama ia pimpin.
Tekanan di Tengah Persaingan Ketat
Muktamar VI PBB kali ini diwarnai dengan persaingan ketat. Selain Gugum, mantan Sekjen PBB, Afriansyah Noor, juga mencalonkan diri sebagai Ketua Umum.
Afriansyah Noor, yang telah berkiprah selama hampir 24 tahun di PBB, mendapat dukungan kuat dari berbagai Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), seperti yang datang dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Banten, dan Bengkulu. Selain itu, kedekatannya dengan para kader PBB dan pengalaman dalam memimpin partai membuatnya menjadi salah satu calon kuat dalam Muktamar ini. Ia juga menegaskan bahwa penting untuk menjaga kepemimpinan yang bersih dan adil, dengan memastikan bahwa pemilihan Ketua Umum PBB berjalan secara transparan dan demokratis.
Muktamar ini menjadi momen krusial bagi masa depan PBB, terutama dalam persiapannya menghadapi Pemilu 2029. Apakah isu nepotisme ini akan memengaruhi hasil pemilihan? Publik dan kader partai masih menanti perkembangan selanjutnya.
