Jakarta, detikj – Program diskon tarif listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA yang diluncurkan PT PLN (Persero) pada awal Mei 2025 semula ditujukan meringankan beban rumah tangga di tengah lonjakan harga kebutuhan pokok. Namun usai masa diskon berakhir, sejumlah pelanggan mengeluhkan kenaikan tagihan yang jauh lebih tinggi dibandingkan alokasi anggaran mereka.
PLN menjelaskan bahwa dinamika tersebut terjadi karena peningkatan konsumsi listrik pasca‑diskon, bukan kegagalan sistem perhitungan. Manajemen menegaskan struktur tarif sudah sesuai Peraturan Menteri ESDM, diskon otomatis berlaku, dan kini pihaknya membuka kanal pengaduan khusus lewat call center 123 serta menu simulasi pada aplikasi PLN Mobile untuk klarifikasi tagihan.
Gagas Nusantara menyambut baik inisiatif PLN menurunkan tarif listrik sebagai bentuk dukungan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. “Diskon ini menunjukkan komitmen PLN terhadap kesejahteraan pelanggan. Ini langkah positif yang patut diapresiasi, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada listrik untuk kegiatan sehari-hari,” Kata Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, kepada awak media Senin (26/5)
Gagas Nusantara juga menghargai langkah PLN memperkuat layanan pelanggan melalui penambahan armada call center dan pelaksanaan simulasi perhitungan tagihan secara langsung di kecamatan terdampak. Mekanisme ini membantu masyarakat memahami besaran dan komponen tarif pasca‑diskon, sekaligus mengurangi kebingungan dan persepsi kesalahan perhitungan.
Sementara itu, kritik DPR Fraksi PDIP perlu ditindaklanjuti dengan forum dialog yang konstruktif. “Kritik tajam memang penting, namun kami berharap anggota dewan dapat memfasilitasi rapat dengar pendapat terbuka antara PLN, Kementerian ESDM, dan konsumen untuk merumuskan program edukasi publik,” ujarnya Romadhon, menanggapi pernyataan Mufti Anam yang mempertanyakan efektivitas diskon.
Mufti Anam sempat menegaskan dalam Rapat Gabungan Komisi VII bahwa masyarakat berhak mendapat kejelasan: “Apakah ini perlindungan atau perampokan, justru jebakan biaya baru?” Pernyataan ini menandakan perlunya dialog langsung, agar keluhan tidak berhenti pada narasi politik, melainkan mengarah pada solusi yang menyentuh akar persoalan.
Gagas Nusantara merekomendasikan pelaksanaan audit independen terhadap data konsumsi dan mekanisme diskon, serta penerapan dashboard publik real‑time untuk memantau ketersediaan listrik, tarif, dan antrean komplain. Laporan berkala hasil audit akan membangun kepercayaan, sekaligus memberi masukan perbaikan cepat bagi PLN dan regulator.
Dalam jangka panjang, kolaborasi antara PLN, DPR, Pemerintah Daerah, dan komunitas konsumen menjadi kunci. Forum koordinasi reguler dapat menyempurnakan SOP edukasi tarif, memperluas jangkauan simulasi, dan memastikan program subsidi benar‑benar menyasar rumah tangga yang membutuhkan, tanpa menimbulkan efek samping.
Kepercayaan publik adalah aset utama dalam penyelenggaraan layanan listrik. Dengan sinergi, transparansi, dan komitmen berkelanjutan. “Kami yakin program diskon dan subsidi listrik dapat berjalan efektif, memberi manfaat nyata bagi masyarakat, serta memperkuat fondasi kelistrikan nasional,” pungkas Romadhon.
