♦Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menyatakan dukungan penuh kepada PT Pertamina dalam menghadapi tantangan berat pengelolaan energi nasional, terutama terkait kebijakan pengurangan subsidi dan impor energi.
Menurutnya, meskipun beban yang dihadapi Pertamina signifikan, perusahaan ini tetap menjadi pilar utama dalam memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat Indonesia.
“Pertamina adalah ujung tombak dalam memastikan ketahanan energi nasional. Kami mendukung penuh langkah strategis yang dilakukan Pertamina dalam menjaga pasokan energi yang terjangkau bagi masyarakat di tengah perubahan kebijakan pemerintah,” ujar Romadhon dalam pernyataannya, Selasa (7/1/2025).
Tantangan Pengurangan Impor Energi
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023, impor minyak dan gas (migas) Indonesia mencapai USD35,83 miliar, dengan total impor mencapai USD221,89 miliar. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi impor energi bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi, namun berpotensi menambah tekanan bagi Pertamina untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang terus meningkat.
Pengurangan Subsidi Energi
Pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi sebesar Rp209,9 triliun untuk tahun 2023, dengan rincian Rp139,4 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp70,5 triliun untuk listrik. Meski demikian, realisasi subsidi energi tahun 2023 hanya mencapai Rp164,3 triliun atau sekitar 72,25% dari pagu anggaran. Rencana pengurangan subsidi ini menuntut Pertamina untuk berinovasi dalam menyediakan energi yang terjangkau tanpa memberatkan keuangan negara.
- Dukungan untuk Pertamina
Romadhon Jasn menekankan pentingnya dukungan pemerintah dan masyarakat terhadap Pertamina dalam menghadapi tantangan ini. Ia menyarankan beberapa langkah strategis yang dapat diambil, antara lain:
1.Peningkatan Produksi Domestik: Mendorong eksplorasi dan produksi sumber daya energi dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan pada impor.
2.Efisiensi Operasional: Meningkatkan efisiensi dalam distribusi dan pengolahan energi untuk menekan biaya produksi.
3.Diversifikasi Energi: Mengembangkan sumber energi terbarukan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
4.Kolaborasi dengan Pemerintah: Bekerja sama dengan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung stabilitas energi dan kesejahteraan masyarakat.
Mengomentari Rencana Penghentian Impor oleh Presiden Prabowo
Romadhon juga menanggapi wacana Presiden Prabowo Subianto yang mengarahkan agar Indonesia secara bertahap menghentikan impor energi demi mencapai kemandirian ekonomi. Menurutnya, kebijakan tersebut adalah langkah positif, namun harus diimplementasikan dengan pertimbangan matang terhadap ketersediaan sumber daya energi dalam negeri.
“Rencana penghentian impor yang diusulkan Presiden Prabowo perlu dikawal dengan hati-hati. Kita harus memastikan bahwa produksi dalam negeri dapat memenuhi permintaan sebelum menghentikan impor secara penuh. Jika tidak, akan berpotensi menimbulkan kelangkaan energi yang berimbas pada kenaikan harga,” jelas Romadhon.
Romadhon menegaskan bahwa kebijakan stop impor dan pengurangan subsidi harus diiringi dengan evaluasi kapasitas produksi domestik yang jelas. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama mendukung Pertamina dalam menjalankan peran strategisnya demi menciptakan ketahanan energi yang berkelanjutan.
“Pertamina memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan ketahanan energi nasional. Kami mendukung penuh langkah Pertamina dan berharap adanya kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan kemandirian energi yang berkelanjutan,” tutup Romadhon.
