KONAWE – Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe mengalokasikan anggaran sebesar lima miliyar rupiah (Rp. 5.000.000.000) dari APBD Kabupaten Konawe untuk proyek pembangunan Revitalisasi Lanjutan III.
Proyek yang dikerjakan oleh kontraktor CV. Altazza Dwi Kontruksi tersebut mendapat pendampingan hukum dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri (Kejari) Konawe.
Namun, dalam perjalanannya, proyek ini sampai pada tahap Penyelesaian Hasil Operasional (PHO), dan hasil yang dicapai sangat jauh dari yang diharapkan, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan.
Irfan, selaku Koordinator Aksi, menyatakan bahwa pihaknya menduga adanya penyimpangan terkait dengan pembangunan kawasan food court yang berada di Inolobunggadue Center Park (ICP), yang dikelola oleh PUPR dan KP tersebut.
“Kami, sebagai pihak yang mengawasi, menduga adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam proyek ini. Pasalnya, dengan anggaran yang begitu besar, realisasi pembangunan yang tercapai sangat tidak wajar dan tidak sesuai dengan standar yang seharusnya,” kata Irfan saat bertemu JPN Kejari Konawe, Selasa 25 /2/2025.
“Kami mencium adanya hubungan tidak transparan antara pihak kontraktor dan oknum di Kejaksaan Negeri Unaaha yang terlibat dalam pendampingan hukum proyek ini,” sambungnya.
Hal ini semakin memperkuat dugaan adanya penyalahgunaan wewenang, mengingat anggaran yang dialokasikan tidak sebanding dengan kualitas pekerjaan yang sudah mencapai tahap PHO.
“Kami mendesak pihak berwenang untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut agar terungkap kebenarannya dan agar tindakan tegas dapat diambil terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan korupsi ini,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Nada Ayu Dewindu Ridwan, SH, MH menegaskan bahwa dalam pelaksanaan proyek tersebut pihaknya selaku JPN hanya sebatas memberikan pendapat hukum yang berkaitan dengan administrasi, tidak masuk dalam hal teknis.
