Detikdjakarta.com Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberikan subsidi penuh untuk penggunaan transportasi umum kepada 15 kelompok masyarakat. Kebijakan ini disetujui oleh Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur dalam rapat koordinasi yang digelar baru-baru ini.
“Kami sudah menyepakati besaran subsidi untuk 15 kategori masyarakat dalam rapat kemarin,” ujar Pramono saat memberikan keterangan di Balai Kota, Senin (21/4).
Melalui kebijakan ini, warga yang termasuk dalam 15 kelompok tersebut dapat menggunakan layanan Transjakarta, MRT, dan LRT Jakarta tanpa biaya. Ke depan, Transjakarta akan dikembangkan menjadi layanan Transjabodetabek demi memperluas jangkauan serta meningkatkan kenyamanan transportasi publik.
“Sekarang tinggal menentukan kapan kebijakan ini mulai berlaku untuk seluruh moda, termasuk LRT, MRT, dan Transjakarta yang akan kami perluas menjadi Transjabodetabek,” tambah Pramono.
Ia juga menekankan bahwa kebijakan ini tak hanya sekadar subsidi, melainkan langkah strategis untuk mengurangi kemacetan di Ibu Kota. Dengan sistem transportasi umum yang terintegrasi dan berkualitas, masyarakat diharapkan beralih dari kendaraan pribadi.
“Pak Wagub sendiri rutin naik transportasi umum setiap hari Senin, dan saya pun sudah sering menggunakannya,” ujarnya.
Adapun 15 kelompok masyarakat yang berhak menikmati layanan transportasi gratis ini meliputi:
1. Pegawai Negeri Sipil Pemprov DKI
2. Pensiunan PNS
3. Tenaga kontrak Pemprov DKI
4. Siswa penerima KJP Plus
5. Penghuni rumah susun sewa (rusunawa)
6. Anggota Tim Penggerak PKK
7. Pekerja dengan penghasilan setara UMP
8. Warga ber-KTP Kepulauan Seribu
9. Penerima bantuan pangan (Raskin) di wilayah Jabodetabek
10. Anggota TNI dan Polri
11. Veteran RI
12. Penyandang disabilitas
13. Lansia di atas 60 tahun
14. Pengurus rumah ibadah dan pendidik PAUD
15. Kader Jumantik, pengurus Karang Taruna, Dasawisma, dan Posyandu
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengonfirmasi bahwa program ini akan mulai berjalan pada akhir Mei 2025, bertepatan dengan 100 hari masa kerja Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno.
“Ini bagian dari program Quick Wins yang akan mulai berlaku pada akhir Mei. Transportasi gratis bagi 15 golongan tersebut akan mencakup Transjakarta, MRT, dan LRT,” jelas Syafrin.
Akmal B.Y., Ketua Karang Taruna DKI Jakarta yang juga menjabat sebagai Komisioner Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno atas perhatian yang diberikan kepada para pengurus Karang Taruna melalui kebijakan subsidi transportasi ini.
Menurut Akmal, kebijakan ini bukan hanya meringankan beban mobilitas para kader di lapangan, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan terhadap kontribusi nyata Karang Taruna dalam pembangunan sosial masyarakat Jakarta.
“Transportasi gratis ini akan sangat membantu kader-kader kami yang setiap hari turun langsung melayani warga, terutama di wilayah padat penduduk dan daerah rawan sosial. Ini adalah bentuk perhatian nyata dari pemerintah terhadap kerja-kerja sosial berbasis komunitas,” ujar Akmal.
Ia juga berharap, dukungan seperti ini bisa berkelanjutan dan menjadi awal dari kolaborasi lebih erat antara Pemprov DKI Jakarta dengan organisasi kepemudaan seperti Karang Taruna, khususnya dalam isu-isu pemberdayaan pemuda, pengentasan kemiskinan, hingga penanggulangan masalah sosial perkotaan.
“Dengan kebijakan ini, kami makin bersemangat untuk terus hadir di tengah masyarakat. Ini bukan soal naik bus gratis semata, tapi simbol bahwa kerja-kerja kerelawanan diakui dan dihargai,” tutup Akmal.
