Jakarta, detikj – PT Pertamina (Persero), melalui anak usahanya PT Pertamina Patra Niaga, menyatakan kesiapannya melaksanakan program LPG satu harga khusus untuk elpiji tabung 3 kg pada tahun 2026. Kebijakan ini akan dilaksanakan setelah pemerintah menetapkan regulasi resminya, sebagai bagian dari upaya menciptakan keadilan energi nasional, terutama di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Heppy Wulansari, Sekretaris Perusahaan Pertamina Patra Niaga, menegaskan kesiapan perusahaan dalam menjalankan penugasan ini. “Jika nanti sudah ditetapkan regulasinya, kami selaku pelaksana penugasan tentu siap mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.
Program LPG satu harga bertujuan menghapus ketimpangan harga elpiji di berbagai wilayah Indonesia, di mana masyarakat di daerah terpencil selama ini harus membayar jauh lebih mahal dibanding kota besar. Pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memasukkan program ini dalam rencana kerja energi nasional tahun 2026 sebagai bagian dari peta jalan energi berkeadilan.
Romadhon Jasn, Direktur Gagas Nusantara, menyambut baik komitmen Pertamina dan mendorong percepatan regulasi oleh pemerintah. “Ini bukan sekadar soal subsidi atau distribusi. Ini menyangkut hak dasar warga negara atas energi yang adil dan terjangkau. Selama ini rakyat di perbatasan seakan membayar lebih mahal hanya karena mereka tinggal jauh dari pusat,” ujarnya, Jumat (4/7/2025), di Jakarta.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan masih banyak wilayah yang harga elpiji 3 kg-nya melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) akibat biaya distribusi yang tinggi dan keterbatasan infrastruktur. Diharapkan dengan regulasi baru, seluruh wilayah Indonesia bisa mengakses harga yang sama.
Romadhon menambahkan bahwa Gagas Nusantara siap mendukung pengawasan publik terhadap implementasi program ini. “Kami percaya bahwa kehadiran negara tak boleh simbolik. Dengan partisipasi masyarakat sipil, kita bisa jaga agar kebijakan ini tidak hanya indah di atas kertas, tapi juga sampai ke dapur rakyat,” tegasnya.
Pertamina Patra Niaga juga akan bersinergi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan rantai distribusi elpiji 3 kg tetap aman, lancar, dan efisien. Salah satu langkah yang disiapkan adalah penguatan infrastruktur dan perluasan jaringan agen resmi di daerah terpencil.
Gagas Nusantara menegaskan bahwa ini adalah momentum penting menuju transisi energi yang lebih adil. “Keadilan energi tidak hanya tentang EBT dan teknologi canggih, tapi juga soal bagaimana rakyat kecil bisa memasak tanpa harus terbebani ongkos distribusi yang tak masuk akal,” kata Romadhon.
Pemerintah menyatakan bahwa subsidi akan tetap diarahkan kepada kelompok masyarakat kurang mampu melalui sistem verifikasi berbasis data terpadu kesejahteraan sosial. Hal ini diharapkan dapat memastikan subsidi tepat sasaran dan mencegah kebocoran distribusi.
“Jika Pertamina dan pemerintah konsisten, maka tahun 2026 akan menjadi tonggak sejarah keadilan energi. LPG satu harga harus menjadi kenyataan, bukan sekadar wacana,” tutup Romadhon.
