Detikdjakarta.com, Jakarta – Ratusan pemimpin muda dari Burundi, Republik Demokratik Kongo (DRC), Indonesia, Irak, Kenya, Nigeria, dan Filipina berkumpul di Jakarta dalam forum Deklarasi Pemuda Asia-Afrika tentang Keamanan Digital dan Hak Asasi Manusia yang berlangsung pada 7–17 September 2025 di Oria Hotel, Jakarta (16/9).
Pertemuan lintas negara yang digelar melalui inisiatif Global Interfaith Joint Strategic Action (JISRA) dengan dukungan Mensen Met Een Missie ini mengangkat tema “Menghubungkan Pemuda dan Media Kreatif untuk Mengatasi Radikalisasi, Polarisasi, dan Ekstremisme Kekerasan Daring serta untuk Mempromosikan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan (FoRB)”.
Tantangan Dunia Digital
Dalam deklarasi, para pemuda menyoroti berbagai masalah mendesak yang kini membayangi ruang digital. Polarisasi, rendahnya literasi digital, serta maraknya kekerasan berbasis gender yang difasilitasi teknologi disebut telah menggerus nilai kemanusiaan.
Mereka juga mengingatkan bahwa kelompok ekstremis semakin gencar memanfaatkan kecerdasan buatan (AI), media sosial, dan permainan daring sebagai sarana propaganda dan perekrutan. Konten berbahaya mulai dari pornografi anak hingga ujaran kebencian terus beredar tanpa pengawasan memadai, memperburuk ketidakpercayaan antar kelompok etnis, politik, dan agama.
Selain itu, organisasi yang berfokus pada keselamatan digital dan hak asasi manusia kerap menjadi sasaran serangan siber dan ujaran kebencian, yang tidak hanya merusak reputasi tetapi juga mengancam keamanan komunitas yang rentan. Lemahnya hukum siber serta penggunaan AI yang tidak etis semakin memperparah situasi.
Mengatasi Akar Masalah
Deklarasi ini menegaskan bahwa konflik berbasis agama dan identitas seringkali bukanlah penyebab utama, melainkan akibat dari persoalan mendasar seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan keterbatasan akses. Karena itu, upaya Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Kekerasan (PCVE) harus dimulai dari pembenahan akar permasalahan, dengan membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan hukum.
Rekomendasi Pemuda
Untuk menciptakan ruang digital yang lebih aman, para peserta merumuskan lima rekomendasi utama:
- Peningkatan kapasitas pemuda dalam literasi digital, keamanan daring, serta penyebaran narasi alternatif yang berperspektif kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial.
- Penegakan hukum internasional dan nasional terkait kejahatan siber dan HAM, termasuk Konvensi Budapest, SDGs, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB 2250 tentang Pemuda, Perdamaian, dan Keamanan.
- Kolaborasi lintas pemangku kepentingan dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga pemimpin agama untuk memperkuat pembangunan perdamaian digital.
- Kampanye kesadaran publik mengenai keamanan digital, HAM, serta antikekerasan baik secara daring maupun luring.
- Dialog inklusif dengan perusahaan teknologi untuk memastikan moderasi konten dan pengaturan mandiri yang lebih bertanggung jawab.
Dalam penutup deklarasi, para pemuda menyerukan aksi nyata dari berbagai pihak untuk pemerintah diminta menciptakan regulasi dan lingkungan yang kondusif; donor dan lembaga internasional diharapkan mendukung dengan pendanaan strategis; media dan pembuat konten dituntut lebih bertanggung jawab; dan generasi muda diminta aktif mencegah ekstremisme kekerasan di ruang digital.
