Detikdjakarta.com, Jakarta – Pernyataan kontroversial Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, kembali memantik ketegangan di panggung politik nasional. Dalam sebuah video yang beredar luas di media sosial, Budi Arie diduga menyebut PDI Perjuangan sebagai pihak yang terlibat atau memiliki keterkaitan dengan praktik judi online, isu sensitif yang belakangan menjadi sorotan publik dan pemerintah.
Video tersebut pertama kali muncul dalam wawancara yang direkam oleh wartawan lokal dari Rangkas TV dan diunggah ke berbagai platform digital. Potongan video itu kemudian viral di Instagram dan TikTok, memunculkan beragam reaksi dari masyarakat serta memicu respons keras dari internal PDI Perjuangan.
Salah satu kader PDI-P, Wiradarma Harefa, menyampaikan bahwa tuduhan tersebut merupakan bentuk fitnah yang serius.
“Kami tidak bisa menerima tudingan bahwa PDI Perjuangan adalah dalang judi online. Ini bukan sekadar opini, ini penghinaan terhadap institusi politik yang sah,” ujarnya kepada awak media usai melaporkan kasus ini ke Bareskrim Polri, Jakarta(24/7/2024).
Menurut Wira, pernyataan Budi Arie dinilai tidak memiliki dasar hukum maupun bukti konkret. Ia juga menyayangkan sikap Budi Arie yang hingga kini belum memberikan klarifikasi ataupun permintaan maaf secara terbuka. “Beliau melempar tuduhan tapi tidak bertanggung jawab. Tidak ada niat baik untuk menyelesaikan ini secara elegan,” tambahnya.
Langkah Hukum dan Barang Bukti Digital
Laporan resmi terhadap Budi Arie telah diterima oleh Bareskrim Polri dengan nomor LP/B/250/V/2025/SPKT/Bareskrim Polri. Dalam laporan tersebut, pelapor turut menyerahkan bukti berupa tangkapan layar dan tautan dari delapan unggahan media sosial yang memuat potongan video pernyataan tersebut. Beberapa unggahan bahkan telah diedit atau dipotong, menambah kerumitan dalam proses verifikasi fakta.
Tim hukum PDI Perjuangan mengungkap bahwa mereka masih mendalami penyebaran konten tersebut di berbagai kanal digital. Mereka juga tidak menutup kemungkinan akan melaporkan akun-akun yang dianggap menyebarkan fitnah dan memelintir narasi asli.
Respons Politik dan Tekanan Publik
Kasus ini menjadi perhatian serius di lingkaran elite PDI Perjuangan. Ketua DPP PDI-P, Puan Maharani, secara terbuka meminta Budi Arie untuk memberikan klarifikasi dan menyampaikan permintaan maaf. Puan menegaskan bahwa partainya tidak akan ragu membawa kasus ini hingga ke pengadilan jika tidak ada iktikad baik dari yang bersangkutan.
“Kalau memang itu bukan yang dimaksud, katakan. Tapi kalau tidak bisa menjelaskan, jangan lempar isu sembarangan. Ini menyangkut reputasi partai, kader, dan kepercayaan publik,” ujar Puan.
Dalam konteks politik nasional, insiden ini menjadi tambahan panas dalam hubungan antar elite pemerintahan dan partai-partai koalisi, apalagi di tengah sorotan publik terhadap upaya pemerintah memberantas judi online yang merajalela.
Hingga berita ini diturunkan, Budi Arie belum memberikan pernyataan resmi terkait laporan tersebut. Pihak Kementerian Koperasi dan UKM juga belum merilis klarifikasi atas tuduhan yang beredar di media sosial.
Publik kini menanti langkah lanjutan, baik dari pihak kepolisian dalam proses penyelidikan, maupun dari Budi Arie sendiri, apakah akan memilih diam, klarifikasi, atau bahkan mengambil langkah hukum balik.
