Jakarta — Menjelang HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia, pengibaran bendera Jolly Roger milik kru bajak laut Topi Jerami dari serial anime One Piece menjadi fenomena publik yang menyita perhatian. Bagi sebagian besar pimpinan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara Wilayah DKI Jakarta, bendera tersebut bukan sekadar kain bergambar tengkorak, melainkan pesan tegas bahwa generasi muda menolak diam atas kondisi bangsa yang kian memprihatinkan.
Presiden Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, Abdul Wahid, menilai tren bendera One Piece adalah bentuk kekecewaan mendalam terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak memihak rakyat. “Peraturan dibuat secara ugal-ugalan, dan dampaknya jelas merugikan masyarakat,” tegasnya.
Presiden Mahasiswa Universitas Jayabaya, Kevin, menyebut bendera tersebut sebagai simbol perlawanan populer. “Ia merepresentasikan semangat kebebasan, keberanian melawan tirani, dan solidaritas. Nilai yang selalu hidup di tengah perjuangan rakyat,” ujarnya.
Presiden Mahasiswa Universitas Ibnu Chaldun Jakarta, Iksan, menambahkan bahwa generasi muda memilih simbol yang hidup dan relevan. “Kami muak dengan simbol-simbol formal yang kehilangan makna. Perjuangan tak harus kaku, dan bendera ini berbicara langsung pada generasi kami,” jelasnya.
Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Andreas, menekankan bahwa kritik publik melalui bendera One Piece dijamin oleh konstitusi. “Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berkumpul dan berpendapat, termasuk melalui simbol. Jika justru diburu, itu pertanda konstitusi diabaikan,” katanya.
BEM Universitas Krisnadwipayana melalui Rein Lailossa, mengingatkan bahwa nasionalisme tak selalu harus hadir dalam bentuk simbol resmi negara. “Nasionalisme juga hidup dalam mural jalanan, kaos komunitas, dan bendera One Piece yang merepresentasikan narasi kebebasan generasi kreatif,” ungkapnya.
Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Royn, mengibaratkan pemerintah seperti kru kapal yang sibuk berebut kemudi, sementara rakyat dibiarkan terombang-ambing di tengah badai krisis pendidikan, ekonomi, dan ketimpangan pembangunan.
Hernanda, pengurus BEM Nusantara dari Universitas Bhayangkara, menilai pemerintah terlalu cepat bereaksi terhadap simbol populer ini, tetapi lambat merespons persoalan ekonomi, sosial, dan politik yang menghimpit rakyat.
Menteri Luar Kampus BEM Universitas Respati Indonesia, Simson, melihat bendera bajak laut sebagai simbol perlawanan damai menuju Indonesia yang lebih adil. “Ironis, di bulan kemerdekaan, suara rakyat justru diperlakukan sebelah mata,” ucapnya.
Presiden Mahasiswa Sekolah Tinggi Ekonomi dan Perbankan Islam Mr. Sjafruddin, Ilham, menyebut pengibaran bendera ini sebagai cermin keresahan sosial yang nyata. Nilai perlawanan terhadap ketidakadilan dalam kisah One Piece dinilainya relevan dengan situasi bangsa.
Rahmat, pengurus BEM Nusantara dari Universitas Bina Insani, menyebut aksi ini sebagai protes demokratis yang sah. “Ini bukan sekadar fanatisme terhadap suatu hal populer, tapi bentuk perlawanan simbolik terhadap kekuasaan yang makin jauh dari aspirasi rakyat,” tegasnya.
Muhammad Kafi, Sekretaris Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta dari Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro, menilai fenomena ini sebagai tamparan keras. “Ironis, bajak laut fiksi justru menjadi simbol harapan yang lebih manusiawi dibanding elit nyata,” ujarnya.
Menutup pandangan, Koordinator Daerah BEM Nusantara DKI Jakarta, Piere A.L. Lailossa, memastikan pihaknya akan mengoordinasikan semua pandangan pimpinan mahasiswa yang terafiliasi dalam BEM Nusantara Wilayah DKI Jakata untuk merumuskan langkah strategis selanjutnya. Ia juga mengingatkan agar para pengibar bendera One Piece tidak diintimidasi.
“Hari kemerdekaan seharusnya jadi momen refleksi. Bendera ini hanyalah salah satu konsep kreatif yang tidak perlu dibesar-besarkan dengan dalih memecah belah bangsa. Cinta tanah air punya banyak wajah, dan salah satunya adalah mengingatkan penguasa agar kembali memimpin dengan nurani,” pungkasnya.
