KONAWE, 31 juli 2025 Aksi blokade jalan poros Lambuya-Motaha yang sempat melumpuhkan arus transportasi di jalur strategis Trans Sulawesi akhirnya berhasil dibuka setelah Bupati Konawe, Yusran Akbar, S.T., turun langsung menenangkan massa, Kamis, 31 Juli 2025.
Blokade jalan oleh masyarakat Lambuya Raya (Kecamatan Lambuya dan Puriala) dimulai sejak 22 Juli 2025 lalu sebagai bentuk protes atas kerusakan jalan provinsi sepanjang 29 kilometer yang tak kunjung diperbaiki selama 25 tahun.
Puncaknya, pada 27 Juli lalu juga ribuan warga memindahkan titik blokade ke simpang tiga Lambuya, Desa Awuliti, yang menyebabkan kemacetan panjang dan lumpuhnya aktivitas ekonomi.
Kekecewaan warga memuncak akibat tidak adanya perwakilan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang turun menemui mereka.
“Kami akan bertahan sampai Gubernur datang,” ujar salah satu orator aksi saat itu.
Namun ditengah situasi yang memanas, Bupati Yusran Akbar hadir menemui massa. Kehadiran bupati dinilai sebagai langkah berani sekaligus bentuk kepedulian terhadap warganya.
Meski sempat terjadi perdebatan, ia mampu menenangkan warga dan membuka ruang komunikasi.
“Bupati sangat berani. Ini bukti ketulusan dan rasa sayang kepada rakyatnya. Kalau beliau mau, aparat bisa saja membubarkan aksi dengan dalih mengganggu ketertiban, tapi risikonya akan ada korban,” ujar Achmad Mubarak Feni alias Mamat, mantan aktivis HMI Konawe.
Hal senada diungkapkan Satriaddin alias Gopal. Menurutnya, kehadiran bupati mampu mencegah konflik horizontal.
“Resikonya besar. Kalau gagal, trust masyarakat kepada bupati bisa runtuh. Tapi beliau berhasil membuka jalan dengan cara yang bermartabat,” kata Gopal, yang juga Mantan Ketua Cabang HMI Konawe.
Tidak hanya menenangkan warga, Bupati Yusran juga menghadirkan pihak PT. Modern Cahaya Mineral (MCM), pemegang IUP nikel di Kecamatan Puriala.
Perusahaan itu bersama Dinas PU Kabupaten Konawe langsung bergerak melakukan perbaikan darurat jalan pada 28 Juli 2025, sembari menunggu pengaspalan permanen dari Pemerintah Provinsi.
Kedua aktivis ini berharap sikap solutif seperti yang dilakukan Yusran Akbar menjadi teladan bagi kepala daerah lain di Sulawesi Tenggara.
Mereka juga mendesak Pemprov Sultra segera mempercepat perbaikan infrastruktur jalan yang menjadi kewenangannya agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Temui wargamu ketika ada masalah. Jangan biarkan emosi rakyat tersulut karena komunikasi yang buntu,” tutup satriadin alias Gopal.
