Jakarta, – Dugaan pembiaran aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) di Kabupaten Bombana kembali menjadi sorotan sejumlah mahasiswa Jakarta asal sulawesi tenggara (Sultra).
Mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Sultra-Jakarta, meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolres Bombana terkait dugaan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan ilegal di wilayah tersebut.
Egit setiawan selaku penanggung jawab aksi, menilai lemahnya pengawasan dan tindakan dari aparat kepolisian telah membuka ruang bagi pelaku usaha tambang ilegal untuk terus beroperasi tanpa hambatan di Kab. Bombana.
“Ini bukan hanya soal lingkungan yang dirusak, tetapi juga soal hukum yang harus ditegakkan. Jangan sampai masyarakat menilai ada pembiaran terhadap aktivitas ilegal ini,” ujar Egit dalam keterangannya, Senin (03/02/25)
Menurutnya, dampak dari pertambangan ilegal di Bombana semakin meresahkan, baik dari segi kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga potensi kerugian negara akibat tidak adanya pemasukan resmi dari sektor tersebut.
“Jika penegakan hukum lemah, ini bisa menjadi preseden buruk dan merusak citra kepolisian di mata publik, khususnya di Kab. Bombana.” tegasnya.
Adapun marakanya dugaan pertambangan ilegal terletak pada wilayah, tambang non logam (galian batuan), di desa mambo Kec. Poleang timur, desa wumbubangka Kec, Rarowatu utara, dan beberapa tempat yang belum terdeteksi oleh aparat penegak hukum (APH).
Egit juga menyoroti peran aparat penegak hukum lainnya, termasuk pemerintah daerah, yang seharusnya lebih tegas dalam menindak aktivitas tambang ilegal.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa turunnya pihak Polda Sultra melalui Diskrimsus menyita beberapa alat berat berupa excavator milik penambang ilegal merupakan lemahnya pengawasan Kapolres Bombana dalam menegakan hukum diwilayah kepemimpinannya.
“Kami meminta Kapolri segera mengevaluasi Kapolres Bombana. Jangan biarkan kami berasumsi liar bahwa Kapolres Bombana turut Serta mem backup. Jika memang terbukti ada pembiaran dan keikutsertaan maka harus ada sanksi tegas,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kepolisian Bombana belum memberikan tanggapan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi terkait desakan tersebut.
Namun, masyarakat setempat berharap ada tindakan konkret dari aparat untuk menghentikan aktivitas pertambangan ilegal yang terus beroperasi di wilayah mereka.
