.Jakarta — Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Madura (KMM) menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Jumat (24/10/2025). Dalam aksi tersebut, mereka menyerukan desakan agar KPK dan Kejaksaan Agung segera turun tangan memeriksa Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Pamekasan yang diduga terlibat dalam penyimpangan pelaksanaan proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mahasiswa terhadap indikasi lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan proyek infrastruktur di daerah. Massa aksi menilai bahwa proyek SPAM yang sejatinya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat justru diwarnai dengan berbagai dugaan pelanggaran, mulai dari mark up anggaran, pelaksanaan fisik yang tidak sesuai spesifikasi teknis, hingga indikasi permainan tender dan pengadaan material.
Dalam pantauan lapangan dan hasil temuan masyarakat, beberapa titik proyek SPAM yang tersebar di wilayah Pamekasan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Kualitas pipa yang digunakan dinilai rendah, serta sebagian infrastruktur penunjang tampak dikerjakan tanpa memenuhi standar kelayakan teknis sebagaimana diatur dalam dokumen perencanaan. Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya penyimpangan penggunaan anggaran negara yang seharusnya dialokasikan secara efisien dan tepat sasaran.
Ketua Koalisi Mahasiswa Madura (KMM), Faris dalam wawancara di lokasi aksi menyatakan bahwa gerakan ini lahir dari kekecewaan masyarakat Pamekasan terhadap kinerja pemerintah daerah yang dinilai tidak transparan.
“Kami datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membawa suara rakyat Pamekasan yang haus keadilan. Proyek SPAM ini menggunakan dana publik dalam jumlah besar, tetapi pelaksanaannya justru jauh dari kata layak. Kami mendesak KPK dan Kejagung untuk segera memanggil Kepala Dinas PRKP Kabupaten Pamekasan dan memeriksa seluruh dokumen proyek yang diduga sarat penyimpangan,” tegas Faris.
Faris menambahkan bahwa KMM telah menghimpun sejumlah bukti pendukung berupa foto, laporan kegiatan, dan data lapangan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi proyek. Ia menilai, apa yang terjadi bukan sekadar kesalahan administratif, tetapi bisa mengarah pada dugaan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
“Ada dugaan ndikasi kuat bahwa proyek ini tidak dikerjakan sesuai ketentuan. Jika dibiarkan, ini bukan hanya soal kerugian negara, tapi juga mencederai hak masyarakat terhadap akses air bersih yang layak,” tambahnya.
KMM menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti sampai di aksi hari ini. Menurutnya, mahasiswa Madura memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal penggunaan anggaran publik di daerah agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat.
“Kami sudah mengantongi data dan laporan lapangan. Di beberapa titik proyek, hasil pengerjaannya jauh di bawah standar teknis. Bahkan ada instalasi yang tidak bisa difungsikan. Ini jelas menunjukkan adanya dugaan pelanggaran dalam perencanaan dan pelaksanaan,” ujar Faris.
“Kami menuntut agar KPK dan Kejagung tidak sekadar menunggu laporan formal, tetapi segera menindaklanjuti dengan investigasi mendalam. Jika perlu, kami siap hadir kembali dengan massa yang lebih besar,” tegasnya dengan lantang.
Koalisi Mahasiswa Madura menegaskan bahwa aksi mereka adalah panggilan moral untuk memperjuangkan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel, dan berpihak kepada rakyat. KMM juga berkomitmen untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, bahkan siap melanjutkan laporan resmi kepada lembaga penegak hukum pusat bila tidak ada perkembangan dari pihak berwenang.
“Kami bukan musuh pemerintah, tetapi pengingat moral bagi pejabat publik agar tidak bermain-main dengan amanah rakyat. Air bersih adalah kebutuhan dasar. Jika proyek SPAM yang menjadi hak masyarakat malah dikorupsi, itu pengkhianatan terhadap rakyat,” pungkas Faris dalam pernyataannya.
Aksi tersebut berlangsung tertib dengan pengawalan aparat kepolisian. Setelah menyampaikan aspirasi, perwakilan mahasiswa menyerahkan berkas pernyataan resmi dan data awal hasil temuan lapangan kepada petugas pengaduan masyarakat di gedung KPK.
