Detikdjakarta.com – 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih menunjukkan kurangnya bukti nyata
dalam pemberantasan tindak pidana.
Menurut Brian putra ketua HMI komisariat Univ. Ibnu chaldun Seiring dengan masuknya sejumlah menteri yang sebelumnya pernah tersangkut kasus korupsi, komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran dalam memberantas korupsi patut dipertanyakan. Beberapa menteri yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Maju ini memiliki latar belakang yang mencoreng citra pemerintah dalam upaya memberantas korupsi.
Berikut adalah beberapa menteri yang pernah terlibat dalam kasus korupsi:
Budi Gunawan (Menko Politik dan Keamanan) – Kasus rekening gendut yang terkenal dalam peristiwa “cicak vs buaya”.
Airlangga Hartanto (Menko Perekonomian) – Terlibat dalam kasus korupsi terkait ekspor CPO (Cekelola Palm Oil).
Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat) – Dugaan korupsi dalam pengadaan sistem proteksi ketenagakerjaan.
Zulkifli Hasan (Menteri Perdagangan) – Terlibat dalam kasus suap terkait revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau.
Wahyu Sakti Trenggono (Menteri Kelautan dan Perikanan) – Dapatkan sorotan terkait dugaan korupsi dalam pengelolaan sumber daya kelautan.
Dito Ariotedjo (Menteri Komunikasi dan Informatika) – Terkait dengan dugaan korupsi dalam proyek penyediaan menara BTS 4G.
Selain itu, nama Harvey Moveis mencuat dengan kasus korupsi fantastis yang melibatkan angka mencapai Rp271 triliun. Meskipun kerugian negara yang ditimbulkan begitu besar, pelaku hanya dijatuhi hukuman penjara selama 6 tahun 6 bulan, sebuah keputusan yang dinilai tidak mencerminkan keadilan. Hukuman yang terlalu ringan ini justru memperburuk citra sistem hukum di Indonesia, yang semakin dipandang tidak adil dan hanya “tajam ke bawah.”
Pernyataan Presiden Prabowo mengenai pertobatan bagi para koruptor dengan mengembalikan hasil korupsi ke negara juga dianggap sebagai bentuk ketidaktegasan dalam memberikan efek jera kepada para pelaku. Hal ini memperburuk pandangan publik yang merasa bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak berjalan sesuai harapan.
Dalam momentum evaluasi 100 hari kerja pemerintahan ini, menantang Presiden Prabowo untuk menunjukkan komitmen penuh dalam memberantas korupsi. Mereka berharap agar Prabowo, sebagai mantan prajurit yang telah mengabdi untuk negara, dapat menegakkan nasionalisme dan patriotisme dengan mereshuffle menteri-menteri yang terlibat kasus korupsi, serta mengusut tuntas dugaan kasus korupsi Bank Indonesia diduga mengalir ke komisi XI DPR RI yang merugikan negara senilai triliunan rupiah. Rabu, (29/1/2024)
Mahasiswa asli sultra itu berharap agar Presiden Prabowo dapat konsisten dalam pemberantasan korupsi tanpa pilih kasih. Pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas utama pemerintah dan tidak boleh pandang bulu. Hanya dengan tindakan tegas dan tidak tebang pilih, bangsa ini bisa berharap untuk keluar dari jeratan korupsi yang sudah begitu merajalela.
