Jakarta, DetikJ– Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menegaskan bahwa krisis kepercayaan publik terhadap PT Pertamina akibat dugaan korupsi dan polemik blending BBM harus menjadi momentum perbaikan yang besar, bukan hanya sekadar perpecahan. Dalam pernyataannya kepada media, Senin (3/3/2025), Romadhon menegaskan posisi Gagas Nusantara organisasi masyarakat yang mendukung perbaikan BUMN energi ini untuk mengembalikan kepercayaan rakyat yang kini beralih ke SPBU swasta. “Kami tidak ingin Pertamina tenggelam dalam narasi negatif. Ini saatnya masyarakat memberikan dukungan untuk membuktikan bahwa Pertamina bisa kembali menjadi kebanggaan nasional,” ujarnya.
Polemik blending BBM mencuat setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018-2023. Dugaan bahwa PT Orbit Terminal Merak (OTM), perusahaan swasta, melakukan blending RON 88/90 menjadi RON 92—proses yang seharusnya dilakukan oleh PT Kilang Pertamina Internasional (KPI)—memicu reaksi keras dari publik. Data LBH Jakarta per 28 Februari 2025 mencatat 426 laporan konsumen yang merasa dirugikan, sementara antrean di SPBU swasta seperti Shell dan BP melonjak 35% di Jabodetabek pada awal Maret 2025, menurut pantauan Gagas Nusantara.
Romadhon memahami kekecewaan masyarakat. “Bayar Pertamax Rp12.900 per liter (harga Jakarta per 1 Maret 2025), tapi dapat kualitas yang dipertanyakan—wajar rakyat marah,” katanya. Namun, ia menilai narasi “oplosan” yang ramai di media terlalu disederhanakan. Blending adalah praktik standar global untuk mencapai spesifikasi tertentu, dan Pertamina melalui Vice President Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso, telah menegaskan bahwa Pertamax yang beredar tetap sesuai dengan standar RON 92. “Masalahnya bukan blending, tetapi tata kelola yang perlu diperbaiki,” tegas Romadhon.
Fakta bahwa Pertamina membeli RON 90 (Pertalite, Rp10.000/liter) atau RON 88 dengan harga RON 92 menimbulkan pertanyaan. Jika volume blending tahunan mencapai 10 juta kiloliter—berdasarkan estimasi konsumsi nasional 2023—selisih harga Rp2.900 per liter bisa menghasilkan Rp29 triliun yang seharusnya bisa dioptimalkan untuk kepentingan publik, bukan menguap dalam dugaan korupsi. “Ini yang harus kita benahi bersama,” tambahnya.
Di sisi lain, kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM swasta—Shell V-Power dari Rp14.500 ke Rp15.200 per liter pada 1 Maret 2025—justru mendorong konsumen menjauh dari Pertamina, meski Pertamax justru turun dari Rp12.950 ke Rp12.900. “Kebijakan ini kontradiktif. Publik membutuhkan solusi, bukan beban tambahan,” kritik Romadhon
Usulan lima langkah kolaboratif agar Pertamina kembali dipercaya:
Pertama, transparansi penuh. Romadhon mendesak Pertamina untuk menggandeng auditor independen untuk mempublikasikan stok depo, termasuk di OTM, dan hasil uji kualitas BBM. “Jika stok jelas dan kualitas terjamin, publik akan kembali yakin,” katanya.
Kedua, dialog dengan konsumen. Gagas Nusantara siap memfasilitasi forum terbuka antara Pertamina dan masyarakat, termasuk 426 pelapor LBH Jakarta, untuk mendengar keluhan dan menjelaskan proses blending secara gamblang.
Ketiga, optimalisasi harga. Romadhon mendorong Pertamina mengevaluasi biaya blending—yang diduga hanya Rp200-300 per liter berdasarkan standar industri—untuk menurunkan harga Pertamax jika memungkinkan. “Jika biaya riil lebih rendah, rakyat berhak merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Keempat, dukungan hukum. Gagas Nusantara mendukung Kejagung untuk mengusut sembilan tersangka—enam pejabat Pertamina dan tiga broker swasta—tapi meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan dan terbuka. Hal ini untuk menghindari spekulasi liar yang justru merugikan citra Pertamina secara keseluruhan.
Kelima, kampanye bersama. Gagas Nusantara mengajak Pertamina meluncurkan kampanye semisal tageline “Pertamina Baru untuk Rakyat” dengan menonjolkan komitmen anti-korupsi dan pelayanan prima. “Kami siap membantu Pertamina membangun narasi positif yang benar-benar didasarkan pada aksi nyata, bukan hanya janji,” tegas Romadhon.
Selain itu, Romadhon juga menyoroti peran pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto yang baru berkuasa sejak Oktober 2024. “Ini adalah ujian awal bagi janji anti-korupsi yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Pertamina adalah aset negara, bukan milik segelintir oknum. Pemerintah harus all-out mendukung reformasi internal Pertamina,” katanya.
Romadhon mengapresiasi langkah Pertamina yang telah membantah tuduhan oplosan, tetapi ia meminta agar direksi lebih proaktif mendekati publik dan tidak hanya bertahan dari serangan media.
“Kami di Gagas Nusantara percaya bahwa Pertamina bisa bangkit dan menjadi kebanggaan bangsa kembali. Namun, itu memerlukan keberanian untuk mengakui kesalahan, memperbaiki sistem, dan melibatkan rakyat sebagai mitra, bukan hanya sebagai konsumen,” ujar Romadhon. Ia berharap polemik ini bukan menjadi penyebab perpecahan, melainkan sebagai titik balik bagi Pertamina untuk memperbaiki diri dan kembali menjadi andalan energi nasional.
“Pertamina bukan musuh rakyat. Mari kita dukung mereka untuk bangkit, demi Indonesia yang lebih baik,” pungkasnya.
