Detikdjakarta.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan dukungannya terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan generasi Indonesia yang sehat dan cerdas. Komitmen itu dituangkan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Kementerian PU, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Gedung BGN, Jakarta, Kamis (18/9).
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menekankan bahwa program MBG tidak hanya sebatas bantuan sosial, melainkan menjadi instrumen pembangunan nasional. Menurutnya, program ini akan menekan angka kemiskinan, memperbaiki Incremental Capital Output Ratio (ICOR), serta menggerakkan perekonomian lokal melalui keterlibatan petani, nelayan, dan UMKM.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PU bersama BGN telah menetapkan konsep Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui Kepmen PU Nomor 628 Tahun 2025. Saat ini, tiga unit percontohan SPPG telah berdiri di Jambi, Banjar, dan Kebumen dengan model konstruksi yang berbeda.
Hasil survei bersama BGN dan Kemendagri pada 13 Agustus–2 September 2025 mencatat ada 1.314 lokasi potensial, namun hanya 801 memenuhi syarat. Setelah proses verifikasi, 483 lokasi ditetapkan siap dibangun. Dari jumlah tersebut, 264 titik akan ditangani langsung oleh Kementerian PU, termasuk 11 lokasi di kawasan perbatasan negara (PLBN).
“Percepatan pembangunan difokuskan pada wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) serta perbatasan. Kehadiran negara di lokasi-lokasi ini sangat penting untuk memastikan akses gizi bagi masyarakat,” kata Dody.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan apresiasi atas keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program MBG. Ia mengungkapkan, hingga kini terdapat 8.344 SPPG yang dibangun sepenuhnya melalui swadaya masyarakat. Dengan adanya alokasi anggaran dari Kementerian PU, diharapkan pembangunan dapat menjangkau daerah terpencil, sementara kawasan perkotaan akan ditopang oleh kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan bahwa pihaknya siap memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan SPPG. “Kami bersama Kementerian PU akan memastikan program ini berjalan sesuai target Presiden. Kolaborasi ini harus terus diperkuat agar manfaatnya dirasakan masyarakat luas,” ujar Tito.
