Unaaha- Himpunan Aktivis Muda konawe Raya Kembali Melakukan Aksi Unjuk Rasa Jilid 2 Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Mengawal Jalannya Proses Pengelolaan Dana Reguler APBD 2024.
Dalam Aksi Unjuk Rasa Tersebut, Ketua Umum PB. Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya Yakni Irsan Pagala Bersama Pengurus, Menegaskan Bahwa Dengan Anggaran Yang Cukup Besar, Maka Keterlibatan APH Dalam Hal Ini KEJAKSAAN NEGERI KONAWE Sangat Dibutuhkan Demi Mencegah Dugaan Praktek- Praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).
Irsan Pagala Selaku Ketum PB. HAM Konawe Raya Mengatakan, Bahwa Hari Ini Kab. Konawe Tengah Menghadapi Momen Politik. Jangan Sampai Anggaran Untuk Keberlanjutan Pembangunan, Justru Dijadikan Sebagai Sarana Kepentingan Politik Sehingga Berdampak Buruk Bagi Pengelolaan APBD 2024.
Selain Itu, Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya Juga Menegaskan Kepada Pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kab. Konawe Agar Bersikap Independen Dan Transparan Sehingga Pengelolaan APBD 2024 Berjalan Sebagaimana Mestinya. Hal Ini Demi Menjaga Agar Tidak Menimbulkan Dugaan Politisasi Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2024.
Dalam Aksi Unjuk Rasa Tersebut, DPRD Kab. Konawe Juga Diminta Agar Menunjukkan Fungsi Kontrol Terhadap Pengelolaan APBD 2024. Dimana Hari Ini, DPRD Kab. Konawe Dinilai Tumpul Dalam Mengawal Jalannya Proses Pelaksanaan Pekerjaan Fisik Sehingga Mandek Di Tahun Berjalan Saat Ini.
Terakhir, Ketua Umum PB. Himpunan Aktivis Muda Konawe Raya Menyampaikan Bahwa Jika APH Serius Dalam Mengawal Jalannya Pengelolaan APBD, Mulai Dari Tahapan Administrasi Hingga Tahapan Pekerjaan Maka Berpotensi Terjadinya Mal Administrasi Bahkan Berpotensi Terjadinya Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Hal Itu Disampaikan Karena Melihat Saat Ini Telah Memasuki Bulan Juli 2024, Apakah Pekerjaan Fisik Mampu Di Selesaikan Dalam Waktu Yang Sesingkat-singkatnya.?
“Pengelolaan Dan Penggunaan APBD 2024, Kita Kawal Sampai Tuntas. Bahkan Jika Terjadi Penyalahgunaan Anggaran, Kita Kawal Sampai Baju Orage”. Tutup Irsan Pagala.
