Jakarta || Gerakan Aktivis Peduli Hukum Sulawesi Tenggara kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI), Jumat (19/9/25).
Aksi ini digelar untuk mendesak aparat penegak hukum segera menindaklanjuti dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh Kepala Desa Morombo Pantai, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara.
Koordinator aksi, Tomi Dermawan, menegaskan bahwa pihaknya menduga adanya indikasi penyalahgunaan anggaran desa yang seharusnya diperuntukkan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Kami menduga ada praktik penyelewengan dana yang dilakukan oleh oknum kepala desa sehingga anggaran tidak sampai sepenuhnya dirasakan masyarakat,” ungkap Tomi.
Selain persoalan dana desa, para pihaknya juga menyoroti dugaan keterlibatan Kepala Desa Morombo Pantai dalam aktivitas tambang ilegal atau illegal mining di wilayah tersebut.
Menurut Tomi, hal ini memperburuk kondisi lingkungan dan merugikan masyarakat lokal. “Tambang ilegal itu bukan hanya melawan hukum, tapi juga merusak lingkungan dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat di pesisir Morombo,” tambahnya.
Tomi menilai, persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kepentingan publik secara luas. Dana Desa dan ADD seharusnya menjadi tulang punggung pembangunan desa, bukan justru dijadikan ajang memperkaya diri atau kelompok tertentu. “Ketika dana desa disalahgunakan, yang paling dirugikan adalah masyarakat kecil yang seharusnya mendapatkan manfaat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menyebutkan bahwa aparat penegak hukum di daerah terkesan lamban dalam menangani kasus ini. Oleh karena itu, pihaknya mendesak KPK RI untuk mengambil alih proses hukum agar penyelidikan berjalan lebih serius dan transparan. “Kita tidak ingin kasus ini mandek di daerah. KPK RI harus turun tangan,” ujar Tomi.
Dalam orasinya, para aktivis juga menyerukan agar pemerintah pusat tidak tinggal diam terhadap maraknya kasus tambang ilegal di Konawe Utara. Mereka menilai lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menjadi penyebab utama mengapa praktik ilegal ini terus berlangsung. “Kalau aparat tidak tegas, maka kerusakan alam dan kerugian negara akan semakin besar,” papar Tomi.
Di akhir pernyataannya, Tomi Dermawan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan persoalan ini demi tegaknya keadilan. “Kami akan terus berjuang sampai hukum benar-benar ditegakkan. Negara tidak boleh kalah oleh oknum yang merampas hak rakyat,” pungkasnya.
Sampai berita ini ditayangkan pihak media masih berupaya untuk meminta klarifikasi dan sanggahan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan.
