Detikdjakarta.com Jakarta-13 Juni 2025, Masifnya penyebaran berita bohong (hoax), bisa berdampak luas terhadap kelangsungan bisnis dan investasi di Indonesia. Hoaks, bisa membingungkan publik, menurunkan reputasi dan kepercayaan, hingga mempengaruhi ekspektasi dan perilaku investasi yang dapat mengganggu kelangsungan perekonomian nasional. Oleh karena itu, perlu langkah dari partisipasi semua pihak, termasuk pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan yang tepat terhadap hoaks.
Demikian beberapa benang merah dari Diskusi Media yang dihelat Klub Jurnalis Ekonomi Jakarta (KJEJ) dengan tema “Badai Hoaks dan Dampaknya Terhadap Kepastian Berusaha dan Iklim Investasi” pada (13/06/2025) yang berlangsung di Restoran Tazawa, Senayan Park, Jakarta.
Hadir sebagai nara sumber Algooth Putranto -Koordinator Riset Satgas Anti Hoax PWI Pusat dan Dosen Komunikasi Universitas Dian Nusantara dengan materi “Memecah Gelombang Hoax di Era Digital”. Windarto, jurnalis Senior-Ketua KJEJ dengan materi “Dilema Menepis Hoax, Antara Etika Jurnalistik dengan Tuntutan Klik”. Serta Faisal Rahman, Pemimpin Redaksi Periskop.id membawakan materi bertema “Ancaman dan Dampak Hoax Terhadap Dunia Bisnis dan Investasi”.
Isu hoaks kapal JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang merebak baru-baru ini menjadi contoh nyata bagaimana disinformasi bisa memicu gejolak di tengah publik. Padahal, kedua kapal tersebut adalah milik perusahaan-perusahaan swasta, dan telah diklarifikasi melalui kanal resmi perusahaan dan media sosial resminya. Verifikasi dari situs pelacakan kapal terpercaya seperti Vesselfinder.com juga menunjukkan bahwa kapal tersebut tidak berada di Raja Ampat, melainkan beroperasi di Kalimantan sebagai pengangkut batu bara.
Presiden Joko Widodo sendiri telah menanggapi isu ini dengan santai, “Banyak kok tulisan di truk, biasa aja. Tapi jangan diplintir jadi milik saya,” ujarnya saat ditemui di Solo (13/6).
Dalam kesempatan ini, mengatakan, untuk menyikapi maraknya hoaks, kekuatan masyarakat seperti “Gerakan Masyarakat Anti Hoax” dan gerakan sejenis lainnya, perlu didukung semua pihak, termasuk tentunya pemerintah. Apalagi seiring dengan meningkatnya penetrasi pengguna internet di kalangan masyarakat, fenomena hoaks juga makin mengkhawatirkan penyebarannya. Melawan hoaks ini harus konsisten dan terus menerus ditingkatkan. Bisa menggalang kerja sama dengan instansi lain dalam memerangi hoaks, ini termasuk dengan pers,” ungkapnya.
Ketiga narasumber sepakat bahwa hoaks harus lebih diwaspadai dan dilakukan upaya konkit untuk menekannya. Apalagi keberadaan hoaks bisa meresahkan dan dinilai bisa menjadi ancaman serius bagi stabilitas keamanan, kelangsungan investasi dan ekonomi nasional. “Bahkan, sektor maritim yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo sebagai motor pertumbuhan ekonomi bisa terganggu karena hoaks seperti ini,” tegas Algooth.
Berbagai upaya untuk memerangi penyebaran informasi palsu atau hoaks, antara lain bisa dilakukan melalui peningkatkan literasi digital masyarakat, mendorong penyebaran konten positif, edukasi publik, dan lainnya. Konsistensi menjadi hal penting karena berita bohong atau hoaks bisa berdampak signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan investasi secara luas. “Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab bersama untuk menangkal penyebaran hoaks,” tutup Algooth.
