Jakarta, 16 Agustus 2025 – Himpunan Mahasiswa Manajemen Indonesia (HMMI) secara tegas mendesak pemerintah untuk segera membubarkan seluruh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mengalihkan pengelolaan aset negara kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Desakan ini didasarkan pada tingginya angka kerugian yang terus membebani keuangan negara, sekaligus memperkuat sorotan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan pada 15 Agustus 2025.
HMMI menilai sebagian besar BUMN gagal menunjukkan kinerja yang sebanding dengan besarnya aset yang dikelola, bahkan justru terus menanggung kerugian signifikan. Sebagai contoh, PT Kereta Api Indonesia (Persero) selaku pemimpin konsorsium PT KCIC mencatat kerugian sebesar Rp1,62 triliun pada semester I 2025 akibat proyek Kereta Cepat Whoosh. Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih membukukan kerugian hingga Rp3,6 triliun per kuartal III 2024.
Sorotan HMMI ini sejalan dengan kritik Presiden Prabowo Subianto yang menilai pengelolaan BUMN tidak efisien. “Banyak BUMN yang pengelolaannya tidak masuk akal. Perusahaan rugi, tapi komisarisnya banyak banget!” tegas Presiden dalam pidatonya. Presiden juga menugaskan BPI Danantara untuk mengambil alih peran BUMN dan menegaskan akan menghapus tantiem bagi komisaris BUMN yang merugi. “Kalau keberatan, berhenti! Banyak anak-anak muda yang mampu dan siap menggantikan mereka,” tambahnya.
Ketua Umum HMMI, Husein Firdaus, menyatakan bahwa kerugian besar yang dialami BUMN tidak hanya membebani APBN, tetapi juga merugikan rakyat secara langsung. “Kami menemukan indikasi kuat adanya pengelolaan yang tidak profesional, bahkan penyalahgunaan wewenang di tubuh BUMN, yang menyebabkan penurunan nilai aset negara dan hilangnya potensi keuntungan,” ujarnya.
Sebagai solusi, HMMI menilai model pengelolaan aset melalui BPI Danantara jauh lebih relevan. “BPI Danantara memiliki tata kelola modern dan transparan, didukung oleh para profesional. Kami yakin mekanisme ini akan mampu memaksimalkan nilai aset negara dan menjauhkan praktik-praktik merugikan,” tambah Husein.
HMMI menegaskan bahwa langkah strategis yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar perbaikan parsial, melainkan perombakan total. “Dengan pengalihan pengelolaan kepada BPI Danantara, kerugian negara bisa dihentikan, sekaligus memastikan aset bangsa benar-benar dikelola demi kemakmuran rakyat,” pungkasnya.
