Jakarta – Puluhan pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Peduli Hukum (GAPH) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali melakukan aksi demonstrasi di depan gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan yang sebelumnya di gelar pada tanggal 6 Februari 2025 lalu.
Koordinator Presidium GAPH Sultra, Tomy Dermawan mengatakan, kehadiran mereka hari ini merupakan bentuk konsistensi mereka dalam mengawal kasus dugaan korupsi yang diduga melibatkan oknum anggota DPR RI Dapil Sultra inisial BB.
“Aksi hari ini merupakan aksi yang ke tiga kalinya, sekaligus menjadi bukti konsistensi kami dalam mengawal penuntasan kasus korupsi yang diduga melibatkan oknum anggota DPR RI Dapil Sultra inisial BB”. Ungak pemuda yang akrab disapa Tomy
Dia menyebut, BB merupakan anggota DPR RI dari hasil Pengganti Antar Waktu (PAW) yang sebelumnya dijabat oleh Haerul Saleh.
“Jadi BB ini PAW dari Haerul Saleh, karena saat itu Haesrul Saleh terpilih jadi anggota BPK RI”. Pungkasnya
Di tempat yang sama Kordinator Lapangan Egi Rahma Sukarta Mengatakan bahwa, pasca dilantik jadi pengganti Haerul Saleh pada bulan Juni 2020, BB terlihat aktif membagikan bansos sembari diduga berkampanye untuk periode selanjutnya.
Setelah di telusuri, kata Egi, bantuan sosial (bansos) yang kerap di bagikan oleh BB sekaligus berkampanye diduga merupakan bantuan dari Bank Indonesia (BI) untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 saat itu.
“Inikan bantuan sosial dari BI, namun saat itu BB kami duga memanfaatkan situasi dan menyalahgunakan tersebut untuk kepentingan pribadi (kampanye)”.
Tidak hanya itu, bantuan berupa sembako dari Bank Indonesia diduga di tampung di salah satu perumahan di Kendari atas perintah BB saat itu
“Apa hak BB menampung bantuan sosial dari Bank Indonesia? Secara logika sudah jelas ada upaya untuk menyalahgunakan bantuan tersebut”. Jelas Egi Rahman
Lebih lanjut, Egi Rahman.S, selain bansos BB juga diduga terlibat dalam kasus korupsi bantuan UMKM dan beberapa Yayasan di Sultra.
“Ini yang mesti di bongkar oleh KPK RI, sekiranya bisa di telusuri beberapa yayasan di Sultra yang mendapat bantuan dari BI atas usulan BB. Karna kami duga yayasan tersebut fiktif atau hanya nama tanpa fisik”. Tegas kader HMI Cabang Jakarta Raya itu
Kemudian terkait dengan bantuan UMKM, para pelaku UMKM yang sudah menandatangani kuitansi pencairan bermaterai sampai saat ini belum menerima uang sesuai dengan yang tertera dalam kuitansi.
“Dari pengakuan beberapa pelaku UMKM, mereka sudah di panggil untuk tanda tangan kuitansi bermaterai oleh pihak Bank Indonesia Sultra. Tapi anehnya setelah tanda tangan uangnya tidak pernah cair dan sampai ke mereka (pelaku UMKM)”. Tandasnya
Oleh karena itu, pihaknya kembali mendesak agar KPK RI segera memanggil dan memeriksa oknum anggota DPR RI Dapil Sultra Fraksi Partai Gerindra inisial BB serta oknum-oknum di Bank BI yang diduga terlibat bersama BB.
“Kami tidak akan berhenti sampai BB ini di periksa, bahkan bukan hanya BB tapi menurut kami oknum di Bank BI Sultra juga kemungkinan ada yang terlibat konspirasi dengan BB”. Tutupnya
