Kendari, 2 Juli 2025 — Garda Pemuda Sulawesi Tenggara (GarPem Sultra) akan menggelar aksi unjuk rasa sekaligus pelaporan resmi di depan Markas Kepolisian Daerah (Polda) Sultra, Kamis (3/7).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas lambannya penanganan kasus dugaan korupsi anggaran makan dan minum senilai Rp9,2 miliar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe.
Dugaan korupsi ini mencuat setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sultra menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 33.B/LHP/XXI.KDR/05/2024. Dalam laporan tersebut, terdapat indikasi penyalahgunaan anggaran yang diduga melibatkan pejabat penting daerah, termasuk Sekretaris Daerah (Sekda) Konawe.
Meski laporan telah lama masuk ke Polres Konawe, GarPem Sultra menilai penanganannya berjalan di tempat dan minim transparansi. Karena itu, mereka mendesak Polda Sultra untuk turun tangan langsung.
“Kami meminta Kapolda Sultra untuk segera mengambil alih proses hukum kasus ini dari Polres Konawe. Sampai hari ini tidak ada perkembangan yang jelas, dan ini menimbulkan kecurigaan publik,” ucap Irjal Ridwan, salah satu koordinator aksi, dalam wawancara melalui sambungan WhatsApp.
Garda pemuda Sultra juga mendesak dilakukan evaluasi terhadap kinerja jajaran penyidik di Polres Konawe. Mereka mempertanyakan alasan belum terungkapnya kasus yang dinilai memiliki nilai kerugian negara cukup besar.
“Kami ingin penanganan kasus ini dilakukan secara serius dan transparan. Jangan sampai ada kesan pembiaran atau upaya menutupi kasus ini,” tambah Irjal.
Aksi Hari Kamis Mendatang dipimpin sejumlah aktivis muda yang tergabung dalam Garda Pemuda Sultra. Di antaranya Febriansya dan Pikran sebagai koordinator lapangan, serta Aksan Setiawan, Irjal Ridwan, dan UH sebagai penanggung jawab aksi.
Mereka menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar bentuk protes, tetapi juga bagian dari kontrol sosial agar supremasi hukum tetap ditegakkan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap aparatur pemerintah.
