Jakarta, detikj – PT PLN (Persero) mengumumkan kebijakan strategis untuk mengutamakan pasokan gas bumi dari produksi domestik dalam pembangkit listrik, sebagaimana diungkapkan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI pada 15 Mei 2025. Kebijakan ini, tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada impor, dan mendukung transisi energi yang lebih bersih dengan memanfaatkan gas bumi, yang menghasilkan emisi lebih rendah dibandingkan batu bara.
Gagas Nusantara menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan ini. Direktur Gagas Nusantara, Romadhon Jasn, menilai langkah PLN selaras dengan kebutuhan Indonesia untuk mengurangi risiko fluktuasi harga gas global akibat ketidakstabilan geopolitik. “Ini adalah komitmen nyata untuk kedaulatan energi,” ujarnya kepada detikj, Jumat (16/5/2025).
Kebijakan ini juga mendukung agenda lingkungan. Gas bumi, sebagai sumber energi transisi, membantu Indonesia memenuhi komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca, sekaligus menjadi jembatan menuju energi terbarukan dalam dekade mendatang.
Namun, Romadhon memperingatkan tantangan produksi gas domestik yang cenderung menurun. Dengan kebutuhan PLN diproyeksikan melonjak hingga 2,6 miliar kaki kubik per hari (BSCFD) pada 2033, investasi di ladang gas baru menjadi krusial. “Tanpa eksplorasi baru, kebijakan ini berisiko mandek,” tegasnya.
Infrastruktur distribusi gas juga perlu perhatian serius. Jaringan pipa dan fasilitas LNG yang memadai harus dikembangkan untuk memastikan pasokan sampai ke pembangkit tanpa hambatan logistik.
Romadhon menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektoral. PLN harus bekerja sama dengan SKK Migas, Direktorat Jenderal Migas, dan produsen gas untuk mengamankan pasokan, termasuk 20 kargo LNG yang dibutuhkan hingga Desember 2025. “Koordinasi erat adalah kunci keberhasilan,” katanya.
Transparansi dalam pelaksanaan kebijakan ini sangat diperlukan. Gagas Nusantara mendorong PLN untuk mengkomunikasikan rencana, progres, dan potensi dampak pada tarif listrik kepada publik guna membangun kepercayaan dan mencegah resistensi.
Keterlibatan masyarakat juga menjadi fokus. Romadhon menyarankan dialog publik untuk memastikan kebijakan ini menjawab kebutuhan rakyat, terutama di daerah yang masih kekurangan akses listrik. “Demokrasi energi harus diwujudkan melalui pendekatan inklusif,” ujarnya.
Gagas Nusantara optimistis kebijakan PLN dapat menjadi motor transisi energi yang mandiri. Namun, keberhasilan bergantung pada investasi, infrastruktur, transparansi, dan kolaborasi yang solid. PLN harus menjawab tantangan ini dengan eksekusi yang tajam agar Indonesia melangkah menuju masa depan energi yang berkelanjutan.
